creators_name: M. ATHA HIDAYATULLAH, 1342011099
creators_id: atha.muhammad77@gmail.com
type: other
datestamp: 2017-07-28 07:05:06
lastmod: 2017-07-28 07:05:06
metadata_visibility: show
title: KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM
MENYALURKAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH
PIHAK KETIGA UNTUK MODAL USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DI PROVINSI LAMPUNG
ispublished: pub
subjects: HD28
subjects: JS
full_text_status: restricted
abstract: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran dan kontribusi yang cukup
besar dalam Perekonomian Indonesia. Dalam upaya untuk mengambil langkahlangkah
penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan
pembiayaan bagi UMKM, maka perlu diatur Pedoman Pelaksana Kredit Usaha
Rakyat yang mengacu pada Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM dalam
menyalurkan Kredit Usaha Rakyat yaitu Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro,
Kecil, dan MenengahNomor 4 Tahun 2015 TentangPedoman Pelaksanaan Kredit
Usaha Rakyat Mikro.
Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah Kebijakan Dinas Koperasi dan
UMKM dalam Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat oleh Pihak Ketiga untuk Modal
Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Lampung?(2) Faktor-faktorapakah
yang menjadi penghambat dalam Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat oleh Pihak
Ketiga untuk Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Kantor Dinas
Koperasi dan UMKM di Provinsi Lampung?
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris. Sumber
data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data
dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan
melalui tahap seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan
data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam penyaluran Kredit
Usaha Rakyat, Bank Pelaksana tidak mengharuskan pemohon untuk menjadi
anggota koperasi. Hal ini dikarenakan merupakan sebuah kebijakan yang telah
ditetapkan oleh pihak Bank Pelaksana. Faktor penghambat dalam penyaluran
Kredit Usaha Rakyat oleh Pihak Ketiga yaitu tersendat nya pembayaran angsuran
kredit tersebut dan sektor usaha yang ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian memiliki keuntungan yang tidak stabil.
Kata Kunci: Kebijakan, Dinas Koperasi, Kredit Usaha Rakyat

THE POLICY OF COOPERATIVE DEPARTMENT AND MSMEs IN
DISTRIBUTING CREDIT FOR BUSSINESS (KUR) AS BUSSINESS
CAPITAL BY THIRD PARTY IN LAMPUNG PROVINCE

Enterprises like Micro, Small and Medium have a significant role and contribution
in the Indonesian economy. In an effort to solve the obstacles and problems in the
financial policies for MSMEs (Micro Small, Medium Enterprises), it is necessary
to regulate the Guidelines for the Implementation of Credit for Bussiness (KUR)
which refers to the Policy of the Cooperative Department and MSMEs in
distributing Credit for Bussiness, namely the Coordinating Minister for Economic
Affairs as the Chairman of the Policy Committee on Financing For Micro, Small
and Medium Enterprises No. 4/2015 regarding the Guidelines for Micro Credit of
Micro Business Enterprises.
The research problems are formulated as follows : (1) How is the policy of the
Cooperative Department and MSMEs in distributing Credit for Bussiness (KUR)
by third party to Micro, Small and Medium Enterprises in Lampung Province? (2)
What are the inhibiting factors in distributing Credit for Bussiness (KUR) as
bussiness capital by third party to Micro, Small and Medium Enterprises at the
office of Cooperative Department and MSMEs in Lampung Province?
The approach used in this research was empirical normative approach. The data
sources consisted of primary data and secondary data. The data collection was
done through literature study and field study. While the data processing was done
through data selection, data examination, data classification, and data preparation.
The data analysis was done with descriptive qualitative analysis.
Based on the results of the research, it showed that: in the distribution of Credit
for Bussines (KUR), the Executing Bank did not require the applicant to become a
member of the cooperative. This is a policy that has been established by the
Executing Bank. The inhibiting factors in the distribution of Credit for Bussiness
by third party included the stagnant payment of loans and that the chosen
enterprises by the Coordinating Minister for Economic Affairs has less stable
profits.
Keywords : Policy, Cooperative Department, Credit for Bussiness
date: 2017-07-19
date_type: published
publisher: FAKULTAS HUKUM
place_of_pub: UNIVERSITAS LAMPUNG
citation:   M. ATHA HIDAYATULLAH, 1342011099  (2017) KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM MENYALURKAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH PIHAK KETIGA UNTUK MODAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PROVINSI LAMPUNG.  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
document_url: http://digilib.unila.ac.id/27573/1/ABSTRAK.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/27573/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/27573/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf