%0 Generic
%A SATYA WIRATAMAS PRIYANGGA, 15866532
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2017
%F eprints:27672
%I FAKULTAS HUKUM
%T PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA  METRO NO.4 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
%U http://digilib.unila.ac.id/27672/
%X Pemerintah Kota Metro menetapkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4  Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok ini dibentuk  bertujuan untuk memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok,  memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat serta  untuk melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk  merokok. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan  Tanpa Rokok tersebut pada kenyataannya masih menimbulkan masalah dalam hal  penegakan hukumnya dikarenakan masih ditemui banyaknya pelanggaran  terhadap Kawasan Tanpa Rokok tersebut. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa  pelanggaran tersebut belum dikenakan sanksi pidana sesuai yang terdapat dalam  pasal ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah tersebut sehingga tidak  menimbulkan kesadaran masyarakat untuk takut merokok di Kawasan Tanpa  Rokok. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana penerapan sanksi  pidana terhadap Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang  Kawasan Tanpa Rokok di Kota Metro dan apakah faktor – faktor penghambat  aparat penegak hukum dalam penerapan sanksi pidana terhadap Kawasan Tanpa  Rokok di Kota Metro.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan fakta  dan pendekatan perundang-undangan.Pendekatan perundang undangan dilakukan  dengan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan  permasalahan dilapangan. Pendekatan fakta dilakukan dengan melihat keadaan  nyata sesungguhnya dilapangan dengan mewawancarai para narasumber yang  terkait. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat  deskriftif.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: penerapan  sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang  Kawasan Tanpa Rokok belum dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.  Fakta kenyataan dilapangan bahwa masyarakat masih bebas merokok dikarenakan  upaya penegakan hukumnya tidak terlaksana serta terkesan disepelekan  keberlakuannya. Sanksi pidana yang termuat didalam Peraturan Daerah tersebut belum optimal dan sunggh-sungguh diterapkan sebagai cara efek jera bagi setiap  pelanggar. Diketahui bahwa belum adanya penegakan hukum sesuai Peraturan  Kota Metro Nomor 4 tahun 2014 dikarenakan adanya faktor – faktor penghambat  yang menjadi kendala penerapan sanksi pidana tersebut. Faktor penghambat  utama adalah faktor sarana atau fasilitas. Para aparat penegak hukum sepakat  bahwa Pemerintah Kota Metro dalam hal ini sebagai pembuat Peraturan Daerah  Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum  mengoptimalkan biaya operasional bagi aparat penegak hukum dalam melakukan  pelaksanaan sidak bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok serta menyediakan  Kawasan Merokok untuk mencegah pelanggaran.  Saran dalam penelitian ini adalah dalam pelaksanaan terhadap penindakan bagi  pelanggar Kawasan Tanpa Rokok di Kota Metro agar dilakukan dengan upaya  preventif dan upaya represif. Upaya preventif berupa sosialisasi dan pemberian  informasi terhadap Kawasan Tanpa Rokok. Upaya represif dilakukan dengan cara  menerapkan secara optimal sanksi pidana bagi pelanggar melalui mekanisme  sidang tindak pidana ringan. Pemerintah Kota Metro agar dapat memberi  dukungan sarana dan fasilitas area khusus merokok dan melalui dana operasional  pelaksanaan sidak kepada tim penegak hukum Peraturan Daerah Kota Metro  Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Metro serta  perlunya kesadaran masyakarat untuk dapat mentaati peraturan tersebut.  Kata Kunci :Penerapan, Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok