<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nRANCANGAN UNDANG – UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN\r\nKORUPSI TINGKAT PEYIDIKAN"^^ . "ABSTRACT\r\n\r\nThe Corruption Eradication Commission (KPK) is an independent state institution\r\nin carrying out its duties and authorities. Revision of Act Number 30 Year 2002\r\nregarding the KPK is considered public will weaken the role and function of the\r\nCorruption Eradication Commission in eradicating corruption. The problems in\r\nthis thesis are: How is the political perspective of criminal law against the Draft\r\nLaw on Corruption Eradication Commission level? What are the provisions that\r\nshould be used by the Corruption Eradication Commission at the level of\r\ninvestigation.\r\nThis study uses a juridical normative and juridical empirical approach. The type of\r\ndata used is primary data and secondary data. Secondary data obtained from\r\nlibrary materials, and primary data is done by observation. The data obtained were\r\nanalyzed by qualitative juridical and deductively deduced conclusions.\r\nThe result of the research shows that the political perspective of criminal law\r\nagainst KPK of investigation level is by the existence of several things in\r\nharmonization, rounding, and stabilizing the conception of KPK Bill which\r\nincludes the change of nomenclature, phrase and authority of KPK at the level of\r\ninvestigation namely the establishment of supervisory board which interferes\r\nindependence in enforcement The KPK law, the KPK law led to the emergence of\r\ndualism KPK, KPK bill led to loss of independence in conducting recruitment of\r\ninvestigators and investigators, the KPK Bill provides consequences only KPK\r\ninvestigators who come from the police and prosecutors can conduct\r\ninvestigations, KPK bill eliminates the existence of Article 46 paragraph (1 ) Of\r\nthe Corruption Eradication Commission Law, which is essentially a suspect's\r\ninvestigation regulated in other laws (KUHAP), is not applicable under the KPK\r\nLaw, the Draft Act on the KPK of SP3. The provisions that should be used by\r\nKPK at the level of investigation are still guided by Act Number 30 of 2002\r\nregarding KPK, KUHAP, Act Number 31 of 1999 in conjunction with Act\r\nNumber 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption as the legal basis\r\nused by KPK At the investigation level.\r\nSuggestions in this study is that the Government and the Parliament should need\r\nto review the legal policy in revising the KPK Law because it can potentially\r\nweaken the KPK. KPK should still be guided by Act Number 30 of 2002,\r\nCriminal Procedure Code, Act Number 31 of 1999 in conjunction with Act\r\nNumber 20 of 2001 in the conduct of the eradication of corruption in Indonesia.\r\nKeywords: criminal law politics, corruption eradication commission,\r\ninvestigation.\r\n\r\nABSTRAK\r\n\r\nKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang bersifat\r\nindependen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Revisi Undang-\r\nUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dinilai publik akan memperlemah\r\nperan dan fungsi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Permasalahan\r\ndalam tesis ini adalah: Bagaimanakah perspektif politik hukum pidana terhadap\r\nRancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tingkat penyidikan.\r\nApakah ketentuan yang sebaiknya digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi\r\npada tingkat penyidikan.\r\nPenelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis\r\nempiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data\r\nsekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, dan data primer dilakukan dengan\r\nobservasi. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif dan ditarik\r\nkesimpulan secara deduktif.\r\nHasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif politik hukum pidana terhadap\r\nRUU KPK tingkat penyidikan yakni dengan adanya beberapa hal pokok dalam\r\npengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU KPK yang\r\nmencakup perubahan nomenklatur, frasa dan kewenangan KPK pada tingkat\r\npenyidikan yaitu pembentukan dewan pengawas yang mengintervensi\r\nindependensi dalam penegakan hukum KPK, RUU KPK menimbulkan\r\nmunculnya dualisme pimipinan KPK, RUU KPK menyebabkan hilangnya\r\nkemandirian dalam melakukan rekruitmen penyelidik dan penyidik, RUU KPK\r\nmemberikan konsekuensi hanya penyidik KPK yang berasal dari kepolisian dan\r\nkejaksaan yang dapat melakukan penyidikan, RUU KPK menghapus keberadaan\r\nPasal 46 ayat (1) UU KPK yang intinya pemeriksaan tersangka yang diatur dalam\r\nperaturan perundangan lain (KUHAP), tidak berlaku berdasarkan UU KPK, RUU\r\nKPK kewenangan SP3. Ketentuan yang sebaiknya digunakan KPK pada tingkat\r\npenyidikan adalah tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun\r\n2002 tentang KPK, KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-\r\nUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi\r\nsebagai dasar hukum yang digunakan KPK pada tingkat penyidikan.\r\nSaran dalam penelitian ini adalah Pemerintah bersama DPR hendaknya perlu\r\nmengkaji kembali kebijakan hukum dalam merevisi Undang-Undang KPK karena\r\ndapat berpotensi terhadap pelemahan KPK. KPK hendaknya tetap berpedoman\r\npada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KUHAP, Undang-Undang Nomor\r\n31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam melakukan\r\npemeberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.\r\nKata Kunci: Politik Hukum Pidana, Komisi Pemberantasan Korupsi, Peyidikan."^^ . "2017-07-27" . . . . . "UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . "FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . . . . . . . "1422011080"^^ . "TERRY ABDULRAHMAN M"^^ . "1422011080 TERRY ABDULRAHMAN M"^^ . . . . . . "PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nRANCANGAN UNDANG – UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN\r\nKORUPSI TINGKAT PEYIDIKAN (File PDF)"^^ . . . "ABSTRACT (ABSTRAK).pdf"^^ . . . "PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nRANCANGAN UNDANG – UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN\r\nKORUPSI TINGKAT PEYIDIKAN (File PDF)"^^ . . . "PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nRANCANGAN UNDANG – UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN\r\nKORUPSI TINGKAT PEYIDIKAN (File PDF)"^^ . . . "TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nRANCANGAN UNDANG – UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN\r\nKORUPSI TINGKAT PEYIDIKAN (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nRANCANGAN UNDANG – UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN\r\nKORUPSI TINGKAT PEYIDIKAN (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nRANCANGAN UNDANG – UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN\r\nKORUPSI TINGKAT PEYIDIKAN (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nRANCANGAN UNDANG – UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN\r\nKORUPSI TINGKAT PEYIDIKAN (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nRANCANGAN UNDANG – UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN\r\nKORUPSI TINGKAT PEYIDIKAN (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nRANCANGAN UNDANG – UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN\r\nKORUPSI TINGKAT PEYIDIKAN (Other)"^^ . . . . . . "PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nRANCANGAN UNDANG – UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN\r\nKORUPSI TINGKAT PEYIDIKAN (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nRANCANGAN UNDANG – UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN\r\nKORUPSI TINGKAT PEYIDIKAN (Other)"^^ . . . . . . "PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nRANCANGAN UNDANG – UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN\r\nKORUPSI TINGKAT PEYIDIKAN (Other)"^^ . . . . . . "PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nRANCANGAN UNDANG – UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN\r\nKORUPSI TINGKAT PEYIDIKAN (Other)"^^ . . . . . . "PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nRANCANGAN UNDANG – UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN\r\nKORUPSI TINGKAT PEYIDIKAN (Other)"^^ . . . . . . "PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nRANCANGAN UNDANG – UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN\r\nKORUPSI TINGKAT PEYIDIKAN (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nRANCANGAN UNDANG – UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN\r\nKORUPSI TINGKAT PEYIDIKAN (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nRANCANGAN UNDANG – UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN\r\nKORUPSI TINGKAT PEYIDIKAN (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nRANCANGAN UNDANG – UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN\r\nKORUPSI TINGKAT PEYIDIKAN (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #27706 \n\nPERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP \nRANCANGAN UNDANG – UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN \nKORUPSI TINGKAT PEYIDIKAN\n\n" . "text/html" . . . " "@en . ""@id . .