TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints28124
UR  - http://digilib.unila.ac.id/28124/
A1  - JANUAR JALU ANGGORO, 1342011088
Y1  - 2017/08/21/
N2  - Berdasarkan inisiatif, KPPU telah melakukan investigasi dan penelitian sehingga
menemukaan adanya bukti awal yang cukup dan mendukung terjadinya dugaan
pelanggaran Pasal 11 tentang Kartel dan Pasal 19 Huruf c tentang Penguasaan
Pasar dalam Perdagangan Sapi Impor di Jabodetabek oleh 32 Pelaku Usaha impor
sapi dan/atau feedloter yang diputus dalam Putusan KPPU Nomor: 10/KPPUI/
2015.. Sidang Majelis Komisi yang memeriksa dan memutus perkara ini
menyatakan bahwa para pelaku usaha tersebut terbukti melakukan Kartel dan
Penguasaan Pasar dan diberikan sanksi sebagai akibat hukum atas pelanggaran
tersebut. Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang alasan investigator KPPU
menetapkan dugaan pelanggaran, pertimbangan hukum KPPU memutus adanya
pelanggaran, serta akibat hukum atas pelanggaran.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif
dan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan
dengan tipe pendekatan judicial case study. Data yang digunakan adalah data
sekunder dan pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi
dokumen. Selanjutnya, data diolah dan dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Investigator KPPU
menetapkan dua dugaan pelanggaran dalam perdagangan daging sapi yaitu dugaan
Kartel dan Penguasaan Pasar. Dugaan tersebut muncul disaat terjadinya
pemogokan (tidak memotong sapi) yang dilakukan oleh rumah potong hewan
(RPH). Pemogokan tersebut menjadi awal dilakukannya pemeriksaan karena
adanya Maklumat yang dikeluarkan oleh RPH sebagai bukti awal. Pertimbangan
hukum KPPU menentukan bahwa para pelaku usaha impor sapi dan/atau feedloter
di wilayah Jabodetabek melakukan tindakan pengaturan pasokan daging sapi serta
menentukan harga sapi di pasar difasilitasi oleh Asosiasi Produsen Daging dan
Feedloter Indonesia (Apfindo) sehingga jumlah pasokan daging sapi menjadi berkurang di tengah kebutuhan konsumen yang terus meningkat dan harga
menjadi tinggi. Hal tersebut merupakan bentuk dari Kartel sehingga para pelaku
usaha terbukti melakukan kartel yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Selain
itu, para pelaku usaha dapat menguasai dan mengatur jumlah pasokan atas daging
sapi yang beredar di pasar sapi impor hingga mencapai sekitar 61% (enam puluh
satu persen) sampai dengan tahun 2015 yang mengakibatkan terjadi penguasan
pasar yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Akibat hukum atas putusan KPPU
Nomor10/KPPU-I/2015 atas pelanggaran yang dilakukan oleh 32(tiga puluh dua)
pelaku usaha sapi impor adalah dikenakannya sanksi berupa denda yang berbedabeda
pada beberapa pelaku usaha yaitu antara Rp 71.414.000,00 (tujuh puluh satu
juta empat ratus empat belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 21.398.702.000,00
(dua puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu
rupiah). Pemberian sanksi denda yang berbeda-beda dan dapat memberatkan
berdasarkan alasan adanya afiliasi antar pelaku usaha tersebut, kurang
kooperatifnya pelaku usaha dalam menyerahkan dokumen ke KPPU dan tidak
hadir memenuhi panggilan dari KPPU serta adanya penilaian khusus dari KPPU.
Kata Kunci: KPPU, Kartel, Penguasaan Pasar
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM
PERDAGANGAN SAPI IMPOR DI JABODETABEK
(Studi Putusan KPPU Nomor: 10/KPPU-I/2015)
AV  - restricted
ER  -