The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PRINSIP OPERASIONAL ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA DITINJAU SECARA HUKUM ISLAM
ABSTRAK PRINSIP OPERASIONAL ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA DITINJAU SECARA HUKUM ISLAM Oleh: RAHMAT JULIANTA TARIGAN Praktek asuransi di Indonesia yang telah ada selama ini dianggap oleh masyarakat muslim di Indonesia tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung sistem riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, berdasarkan hasil musyawarah para Majelis Ulama Indonesia maka dibentuklah suatu sistem asuransi yang baru yang sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariah yaitu asuransi syariah melalui Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/III/2002 tentang Pedoman Umum Asuransi. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama adalah bagaimana prinsip operasional asuransi syariah di Indonesia ditinjau dari hukum Islam. Kedua, bagaimana peran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam menyelesaikan sengketa dalam perjanjian asuransi syariah. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang asuransi syariah yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan asuransi syariah dilakukan dengan menerapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Operasional asuransi syariah juga diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah yang merupakan badan khusus yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertujuan untuk mengawasi praktek asuransi syariah di Indonesia agar prakteknya tidak keluar dari konsep, prinsip dan nilai-nilai hukum syariah. Penyelesaian sengketa yang terjadi didalam perjanjian asuransi syariah dilakukan melalui kesepakatan antara pihak mudharib dan sahib al maal disaat melakukan perjanjian asuransi syariah pertama kali yang dituangkan dalam bentuk polis asuransi syariah. Penyelesaian sengketa perjanjian asuransi syariah dilakukan melalui dua cara yaitu secara litigasi yaitu melalui pengadilan agama seperti yang diatur oleh pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama atau melalui non-litigasi yaitu melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia (BASYARNAS) sesuai dengan aturan yang terdapat didalam polis asuransi syariah. Kata Kunci: Operasional, Asuransi Syariah, Badan Arbitrase Syariah Nasional
PRINSIP OPERASIONAL ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA DITINJAU SECARA HUKUM ISLAM (File PDF)
PRINSIP OPERASIONAL ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA DITINJAU SECARA HUKUM ISLAM (Other)
HTML Summary of #2813 PRINSIP OPERASIONAL ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA DITINJAU SECARA HUKUM ISLAM