TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints28262
UR  - http://digilib.unila.ac.id/28262/
A1  - FERNANDO HAMONANGAN, 1312011125
Y1  - 2017/08/31/
N2  - Tindak pidana di sektor jasa keuangan merupakan hukum pidana yang berlaku khusus
untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana
yang diatur dalam perundang-undangan yang bersifat khusus di luar KUHP yaitu
undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perbankan, Perbankan
Syariah, Pasar Modal, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro, Perasuransian,
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
dan Bank Indonesia sepanjang berkaitan dengan campur tangan terhadap pelaksanaan
tugas OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank. Dengan adanya Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka diberikannya
wewenang kepada Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Berdasarkan hal tersebut di atas yang menjadi permasalahan yaitu pertama,
Bagaimanakah peranan penyidik pegawai negeri sipil otoritas jasa keuangan dalam
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. Kedua, Faktorfaktor
apakah yang menghambat penyidik pegawai negeri sipil otoritas jasa keuangan
dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Penulisan Skripsi ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Yuridis Normatif
dan pendekatan Yuridis Empiris. Dalam pendekatan ini maka digunakan data primer
dan data sekunder yang masing-masing bersumber atau diperoleh dari lapangan dan
kepustakaan. Untuk data primer dikumpulkan dengan wawancara, sedangkan data
sekunder dengan cara menelusuri literatur-literatur atau bahan pustakaan yang terdiri
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier Tindak pidana di sektor jasa keuangan merupakan hukum pidana yang berlaku khusus
untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana
yang diatur dalam perundang-undangan yang bersifat khusus di luar KUHP yaitu
undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perbankan, Perbankan
Syariah, Pasar Modal, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro, Perasuransian,
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
dan Bank Indonesia sepanjang berkaitan dengan campur tangan terhadap pelaksanaan
tugas OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank. Dengan adanya Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka diberikannya
wewenang kepada Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Berdasarkan hal tersebut di atas yang menjadi permasalahan yaitu pertama,
Bagaimanakah peranan penyidik pegawai negeri sipil otoritas jasa keuangan dalam
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. Kedua, Faktorfaktor
apakah yang menghambat penyidik pegawai negeri sipil otoritas jasa keuangan
dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Penulisan Skripsi ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Yuridis Normatif
dan pendekatan Yuridis Empiris. Dalam pendekatan ini maka digunakan data primer
dan data sekunder yang masing-masing bersumber atau diperoleh dari lapangan dan
kepustakaan. Untuk data primer dikumpulkan dengan wawancara, sedangkan data
sekunder dengan cara menelusuri literatur-literatur atau bahan pustakaan yang terdiri
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut bahwa Peranan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penyidikan terhadap
tindak pidana di sektor jasa keuangan adalah melaksanakan/melakukan serangkaian
penyidikan yang tidak berbeda dengan Penyidik Polri, namun wewenang PPNS
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbatas oleh undang-undang dalam melakukan
penyidikan. PPNS Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan penyidikannya
berkoordinasi dengan Korwas Polri dalam pertukaran informasi, penangkapan dan
penahanan, kemudian membuat Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK), Surat
Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Surat
Pemberitahuan Pengembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan Pemberkasan Hasil
Penyidikan Sudah Lengkap Kepada Kejaksaan (P-21). Maupun berkoordinasi
lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dalam melakukan penyidikan.
Hambatan-hambatan yang dihadapi PPNS Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan
penyidikan tindak pidana disektor jasa keuangan diantaranya, faktor hukum yang bisa
terjadi tumpah tindih dalam penyidikan karena Polri, Kejaksaan dan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai kewenangan penyidikan terkait perkara di
sektor jasa keuangan yang saling behubungan. Maupun jumlah PPNS Otoritas Jasa
Keuangan yang sedikit, tidak sebanding dengan banyaknya laporan perkara di sektor
jasa keuangan kepada OJK. Dan anggaran yang tidak terlalu besar kemudian minimnya
sarana atau fasilitas dalam melakukan penyidikan.
Melihat kenyataan tersebut diharapkan PPNS Otoritas Jasa Keuangan dapat
berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dalam melakukan penyidikan untuk
mengoptimalkan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian perlunya penambahan
personel PPNS Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Karena jumlah PPNS yang sedikit di
OJK dan banyaknya laporan kepada OJK mengenai perkara tindak pidana di sektor jasa
keuangan. Maupun pemenuhan sarana atau fasilitas dan penambahan anggaran untuk
kelancaran proses penyidikan.
Kata Kunci : Peranan PPNS, Tindak Pidana, Otoritas Jasa Keuangan.
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL OTORITAS JASA
KEUANGAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA
KEUANGAN
(Studi Otoritas Jasa Keuangan Pusat)
AV  - restricted
ER  -