%A 1312011142 HERMAWAN SUTATO
%T ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SMS
(Short Message Service)
(Analisis Putusan No : 59/Pid.B/2015/PN.Sdn)
%X Pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap
seseorang yang diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Pasal 27 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE). Tindak pidana Pencemaran Nama Baik terjadi di wilayah
hukum Pengadilan Negeri Sukadana dalam Putusan Perkara Nomor
59/PID.B/2015/PN.SDN. Terdakwa dijatuhi hukuman Pasal 27 Ayat (3) Jo.
Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pencemaran
Nama Baik dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan. Dalam skripsi ini
penulis mengangkat 2 (dua) permasalahan yaitu (1) Bagaimanakah penerapan
hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik? (2)
Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku
tindak pidana Pencemaran Nama Baik?
Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan
yuridis normativ dan yuridis empiris. Data primer diperoleh secara langsung dari
penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, Data
sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku
literatur, peraturan perundang-undangan,dokumen-dokumen resmi dan lain-lain.
Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut
Penerapan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah tepat mengingat pasal
tersebut merupakan peraturan khusus atau Lex Specialis Derogat Legi Generalis
(Peraturan Khusus mengenyampingkan peraturan yang umum), mengenai
pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara nomor 59/PID.B/2015/PN.Sdn, telah
mempertimbangkan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum baik bagi
terdakwa, korban, masyarakat dan negara. Pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap
seseorang yang diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Pasal 27 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE). Tindak pidana Pencemaran Nama Baik terjadi di wilayah
hukum Pengadilan Negeri Sukadana dalam Putusan Perkara Nomor
59/PID.B/2015/PN.SDN. Terdakwa dijatuhi hukuman Pasal 27 Ayat (3) Jo.
Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pencemaran
Nama Baik dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan. Dalam skripsi ini
penulis mengangkat 2 (dua) permasalahan yaitu (1) Bagaimanakah penerapan
hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik? (2)
Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku
tindak pidana Pencemaran Nama Baik?
Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan
yuridis normativ dan yuridis empiris. Data primer diperoleh secara langsung dari
penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, Data
sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku
literatur, peraturan perundang-undangan,dokumen-dokumen resmi dan lain-lain.
Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut
Penerapan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah tepat mengingat pasal
tersebut merupakan peraturan khusus atau Lex Specialis Derogat Legi Generalis
(Peraturan Khusus mengenyampingkan peraturan yang umum), mengenai
pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara nomor 59/PID.B/2015/PN.Sdn, telah
mempertimbangkan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum baik bagi
terdakwa, korban, masyarakat dan negara.
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2017
%I FAKULTAS HUKUM
%L eprints28270