TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints28595
UR  - http://digilib.unila.ac.id/28595/
A1  - HARDIMANSYAH, 1312011137
Y1  - 2017/10/11/
N2  - Jumlah penyalahguna Narokotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza) di Provinsi  Lampung menunjukan angka yang tinggi yaitu 735 jiwa pada tahun 2016. Mengenai permasalahan ini sesuai amanah Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi Rehabiltasi Sosial. Pada tingkat Daerah khusus pada  Provinsi Lampung telah dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 24 Tahun 2014 Tentaang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.  Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan: 1). Bagaimanakah Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Sosial penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza) di Provinsi Lampung ? 2). Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Sosial penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza) di Provinsi Lampung ? 

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan : 1). Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahtraan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Lampung selaku perwakilan Pemerintah Daerah mengenai Kesejahteraan Sosial melakukan kegiatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung No 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Sosial Provinsi Lampung. mengenai Rehabilitasi Sosial penyalahguna Napza, Dinas Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial.menjalin hubungan dan bekordinasi dengan Lembaga atau Yayasan yang berbasis Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Napza dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung 2). Faktor penghambat yaitu kesediaan dana yang belum memadai mengakibatkan terkendalanya beberapa program pencegahan, tidak adanya Panti pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Napza milik Pemerintah (Dinas Sosial Provinsi Lampung).

Saran dari penelitian ini adalah: 1). Perlunya sosialisasi, berperan aktif dalam pelayanan rehabiltasi sosial yang dilakukan dalam panti maupun diluar panti 2). Perlunya didirikan tempat rehabiltasi sosial khusus penyalahguna Napza milik Pemerintah (Dinas Sosial).
Kata Kunci : Dinas Sosial, Rehabilitasi, NAPZA (Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif).


THE ROLE OF SOCIAL DEPARTMENT IN SOCIAL REHABILITATION DRUGS OF NARCOTICS, PSYCHOTROPICS ANDADICTIVE ZONE (DRUGS) IN THE LAMPUNG PROVINCE


The number of Narcotics, Psychotropic and Addictive (Napza) abusers in Lampung Province shows a high figure of 735 in 2016. Regarding this matter as mandated by Law No. 35 of 2009 on Narcotic Drug Addicts and Narcotics Abuse Victims is obliged to undergo Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation. Government Regulation No. 39 of 2012 on the Implementation of Social Welfare, on the Implementation of Social Welfare includes Social Rehabilitation. At the special region level in Lampung Province has been issued Provincial Regulation Lampung No. 24 of 2014 Tentang Organizing Social Welfare. The problems in this research are formulated: 1). What is the Role of Social Services in Social Rehabilitation of Narcotics, Psychotropic and Addictive (Napza) Misuse in Lampung Province? 2). What factors are obstacles in the Role of Social Services in Social Rehabilitation of Narcotics, Psychotropic and Addictive (Napza) Misuse in Lampung Province?

The research method used is juridical normative and juridical empirical approach. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data, and analyzed qualitatively.

The results showed: 1). To carry out Social Welfare Implementation, Lampung Provincial Social Service as the representative of Local Government on Social Welfare perform activities in accordance with the Governor of Lampung Regulation No. 67 of 2016 on Position, Organizational Structure, Duties And Functions And Procedures of Social Service of Lampung Province. on Social Rehabilitation of drug abusers, Social Service has the task of formulating and implementing policies in the field of social services and rehabilitation. establish relationships and coordinate with institutions or foundations that are based on the Social Rehabilitation of Drug Abusers and National Narcotics Board of Lampung Province 2). Inhibiting factors such as insufficient funding have resulted in the delay of some prevention programs, the absence of a Social Rehabilitation Institution for the Government of the Government of Indonesia (Dinas Sosial Lampung) Social Rehabilitation.

Suggestions from this research are: 1). The need to socialize, play an active role in social rehabilitation services conducted in orphanages outside the orphanage 2). The need to establish a special social rehabilitation center for drug abusers belonging to the Government (Dinas Sosial).

Keywords: Social Service, Rehabilitation, Drugs (Drugs, Psychotropic and Addictive Substances).

PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - PERAN DINAS SOSIAL DALAM REHABILITASI SOSIAL
PENYALAHGUNA NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA  DAN
ZAT ADIKTIF  (NAPZA) DI PROVINSI LAMPUNG

AV  - restricted
ER  -