TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints28734
UR  - http://digilib.unila.ac.id/28734/
A1  - DEAN PRATAMA KARTAPRAJA, 1342011045
Y1  - 2017/10/12/
N2  - Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik/energi yang tersimpan
dalam arus listrik, sistem listrik token adalah produk dari PT PLN (Persero) yang merupakan
layanan terbaru untuk konsumen dalam mengelola konsumsi listrik melalui meter prabayar.
Keluhan-keluhan dari masyarakat terkait kehadiran sistem token antara lain pemakaian listrik
cenderung lebih mahal daripada listrik pasca bayar, penetapan tarif tenaga listrik (Tarif
Adjustment) yang selalu berubah-ubah setiap bulannya dan kurangnya sosialisasi secara
menyeluruh mengenai sistem listrik token pada berbagai lapisan masyarakat. Rumusan masalah
yang dianalisis yaitu : Perjanjian antara PT PLN (Persero) Distribusi Lampung dan konsumen
listrik menurut sistem token, hubungan hukum antara PT PLN (Persero) Distribusi Lampung dan
konsumen pengguna sistem token dan upaya yang dilakukan oleh konsumen pengguna sistem
token untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Lampung.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Tipe penelitian
adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan
yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data
dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara. Data
yang diperoleh selanjutnya diolah melalui tahap-tahap pemeriksaan data, penandaan data, dan
penyusunan/ sistematisasi data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan, Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang berisi
mengenai hak dan kewajiban serta pertanggungjawaban kontraktual kesepakatan yang terjadi
antara konsumen dengan PT PLN dalam SPJBTL adalah kesepakatan kontrak baku, hal ini
mengingat bahwa SPJBTL sendiri merupakan dokumen yang telah dibuat secara sepihak oleh PT
PLN. Dalam hal ini konsumen diharuskan menyetujui kesepakatan yang terdapat dalam SPJBTL
ketika akan menjadi pelanggan atau konsumen listrik dari PLN yang merupakan satu-satunya
pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, sehingga mau tidak mau kita sebagai konsumen
harus setuju jika akan menjadi pelanggan PLN untuk mendapatkan aliran listrik. Kemudian
hubungan hukum yang terjadi antara PT PLN (Persero) Distribusi Lampung dan konsumen
listrik Lampung yaitu hubungan hukum kontraktual. Hubungan hukum kontraktual adalah
hubungan yang didasarkan pada kontrak (perjanjian) yang langsung terjadi antara PT PLN dan
konsumen listrik Lampung. Akan tetapi pada pelaksanaannya, pelanggan sering melakukan pengaduan ke PT PLN terkait
pemakaian kWh meter listrik pra bayar dalam hal token listrik. Sebagian pelanggan menilai
bahwa pemakaian token listrik cenderung lebih mahal daripada listrik pascabayar. Hal tersebut
disebabkan oleh jumlah rupiah yang dikonversikan kedalam jumlah kWh dalam kWh meter
prabayar tidaklah selalu sama pada setiap daya. Selain itu untuk pelanggan dengan daya 1300
VA sampai dengan 200 kVA keatas dikenakan tarif adjustment, Adapun tarif adjustment atau
penyesuaian ini diterapkan oleh pemerintah berdasarkan pada fluktuasi harga dollar dan minyak
mentah dunia. Sehingga jumiah kWh yang didapat pada setiap pembelian token listrik tidak
selalu sama. Maka dari itu upaya untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia
jasa pelayanan listrik, konsumen harus lebih jeli dalam melakukan transaksi serta penggunaan
sistem token didasarkan kepada UUPK No. 8 Tahun 1999 mengenai hak dan kewajiban
konsumen serta penyedia jasa pelayanan listrik harus terus mensosialisasikan sistem Token
kepada konsumen listrik.
Kata kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, Sistem Token, Konsumen Listrik.
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM JASA PELAYANAN
PENYALURAN ARUS LISTRIK DENGAN SISTEM TOKEN
AV  - restricted
ER  -