TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints29286
UR  - http://digilib.unila.ac.id/29286/
A1  - FEGY YULIANT, 1311031039
Y1  - 2017/10/30/
N2  - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Faktor-faktor  yang digunakan meliputi: kekayaan pemda, umur administrative pemda, pendapatan transfer. 

Penelitian ini berfokus pada pengungkapan wajib dalam neraca LKPD yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 165 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini. rata-rata tingkat pengungkapan wajib dalam LKPD Kabupaten/kota di Indonesia tahun 2015 adalah sebesar 40,54 yaitu rata-rata pemerintah daerah hanya mengungkapkan sebanyak 14 item dari total item yang harus diungkapkan sebanyak 34 item tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah belum taat terhadap SAP.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pendapatan transfer berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti tingginya pengawasan dari pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah menyajikan informasi yang lebih banyak terkait penggunaan pendapatan transfer tersebut dan meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Sementara kekayaan pemda dan umur administratif pemda tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib dalam LKPD. 

Kata kunci: Pengungkapan Wajib, Kekayaan Pemda, Umur Administratif Pemda, Pendapatan Transfer, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



abstract


This study aims to determine the analysis of factors affecting the level of mandatory disclosure in the Local Government Financial Statements (LGFS). Factors used include: local government wealth, administrative age, income transfer. 
This study focuses on mandatory disclosure in the balance sheet LKPD has been stipulated in the Governmental Accounting Standards (GAS) .165 The Local Government Finance Report is selected as the sample in this study. The average rate of mandatory disclosure in the LGFS  of districts / cities in Indonesia 2015 is 40.54 ie the average local government only expresses as many as 14 items out of the total items that must be disclosed as many as 34 items indicate that the level of mandatory disclosure in the government financial statements is still low, so it can be concluded that the local government has not adhered to GAS. 
Results of regression analysis show that transfer income has a positive effect on disclosure mandatory in the local government financial statements. This means that high levels of central government oversight require that local governments provide more information regarding the use of such transfer earnings and improve the quality of their financial statements. While local government wealth and administrative age do not affect mandatory disclosure levels in LGFS. 

Keywords: mandatory disclosure, local government wealth, administrative age, revenue transfer, Government Accounting Standards (SAP), Local Government Financial Statements.

PB  - FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
TI  - Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)
AV  - restricted
ER  -