The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI PROVINSI LAMPUNG)
Sulitnya penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup disebabkan oleh banyaknya faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran lingkungan dan lemahnya profesionalitas aparat penegak hukum, serta mahalnya biaya finansial. Permasalahan dalam tesis ini yaitu “Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan kewenangan dan faktor apa saja yang menjadi kendala penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pencemaran limbah B3 di Provinsi Lampung?” Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dua pendekatan, yaitu: Pendekatan Yuridis Normatif berupa studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan dengan penelitian lapangan dengan melihat kenyataan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana lingkungan berupa pencemaran limbah B3 di wilayah hukum Polda Lampung berjalan berdasarkan sesuai ketentuan di dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun dalam pelaksanaannya Penyidik Polri dan PPNS-LH masih harus berkoordinasi untuk saksi ahli dengan instansi pemerintah lain sesuai dengan bidangnya sehingga membutuhkan waktu yang lama dan tidak efisien. Kendala dalam penyidikan tindak pencemaran limbah B3 adalah pengambilan sample limbah dari suatu industri tidak mudah, pembuktian materiil yang tidak seder¬hana, kurang memadainya pengetahuan dan keterampilan penyidik khususnya tentang lingkungan hidup terkait dengan pencemaran limbah B3, kurang memadainya sarana prasarana seperti laboratorium membuat petugas kesulitan dalam hal penggolongan pencemaran yang telah terjadi. Hendaknya dibuat petunjuk teknis yang lebih jelas dan tegas terkait dengan tugas dan wewenang penyidikan khususnya terhadap tindak pidana lingkungan antara Penyidik Polri dengan PPNS-LH. Selanjutnya kepada Kepolisian Daerah Lampung hendaknya mengirimkan anggotanya atau penyidik untuk pelatihan dan pendidikan khususnya terkait dengan tindak pidana lingkungan Kata Kunci: Tugas Kewenangan, Penyidik Polri, Tindak Pidana Lingkungan Hidup The difficulty of the police investigators in investigating environmental crime is caused by many factors that cause environmental pollution and lack of professionalism of law enforcement officers. as well as the high financial costs. The problem in'this thesis is "how the duties and authority" arrd what factors become obstacles for national police investigators in investigating environmental crime such as 83 waste pollution in Lampung province?" The approach used in this study was through two approaches, namely: a juridical normative approach, the study of literature related to the problem. The next approach is empirical juridical approach to field research by looking at the reality. The results showed that the duties and authorities of the police investigators in the investigation of criminal offenses in the form of environmental pollution 83 in Lampung Police jurisdiction goes by according to the provisions in the Criminal Procedure Code (KUHAP), Law No. 2 in 2002 on RI police, and law No. 32 in 2009 on the protection and management of the environment. but the implementation of the police investigators and PPNS-LH still have to coordinate for an expert witness with other government institutions in accordance with the fieid so it will take a long time and is not effrcient. The constraints in the investigation of 83 waste pollution is waste sampling of an industry is not easy, not simple proof material, inadequate knowledge and skills of investigators in particular about the environment associated with the 83 waste pollution, inadequate infrastructure such as laboratories that make the workers was difficult to classify the pollution that has occurred. Technical guidelines should be made more clearly and firmly associated with the duties and authority of investigation in particular against environmental crime between police investigators and PPNS-LH. Next for the police of Lampung province should send members or investigators for training and education, especially related to environmental crime. Kelwords: Duties and Authority, Police Investigator, Environmental Crime.
PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI PROVINSI LAMPUNG) (File PDF)
PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI PROVINSI LAMPUNG) (Other)
HTML Summary of #2961 PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI PROVINSI LAMPUNG)