creators_name:  A. IRFANDI INDRA , 1312011003
creators_id: irfandi_indra@ymail.com
type: other
datestamp: 2018-01-04 05:15:26
lastmod: 2018-01-04 05:15:26
metadata_visibility: show
title: PELAKSANAAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel)
ispublished: pub
subjects: KZ
full_text_status: restricted
abstract: Tindak pidana pencucian uang (money laundering) adalah penyetoran atau penanaman uang
atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan,
transaksi narkotika, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga
sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak. Pada dasarnya kejahatan jenis
ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial menengah ke atas
dalam masyarakat, atau dapat dikatankan sebagai tindak kecurangan yang dilakukan oleh
seseorang yang bekerja pada pemerintahan maupun swasta, yang memiliki posisi dan
wewenang yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan. Kejahatan pencucian
uang di Indonesia merupakan kejahatan yang serius dan sangat sulit dalam melakukan
pembuktiannya. Sehingga dibutuhkan suatu upaya luar bisa untuk dapat menjerat para
pelaku. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan asas pembuktian
terbalik. Namun pada prakteknya pembuktian terbalik ini sangat jarang digunakan untuk
menyelesaikan suatu perkara tindak pidana pencucian uang. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pembuktian terbalik dalam tindak pidana
pencucian uang dan apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pembuktian
terbalik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencucian uang.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan
pendekatan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah jenis data primer
yang didapat melalui wawancara dan data sekunder yang didapat dari dokumen atau literatur
yang sesuai dengan penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Pembuktian Terbalik
Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Dalam pelaksanaannya sistem pembuktian terbalik
bersifat terbatas dan berimbang tidak bersifat absolut atau murni, hal ini dikarenakan beban
pembuktian tidak sepenuhnya dibebankan kepada terdakwa melaikan penuntut umum juga
masih membuktikan dakwaan-dakwaannya dan hal yang dibuktikan oleh masing-masing
pihak juga berbeda. Adapun cara pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan
ketentuan ini adalah dengan membuktikan adanya keseimbangan antara harta bendanya
dengan sumber penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, pembuktian terbalik
tersebut baru pertama kali dilakukan dalam perkara nomor: 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel,
A. Irfandi Indra
terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya berasal dari sumber
kekayaan/penghasilan yang sah. Kemudian faktor penghambat dari pembuktian terbalik yaitu
dari segi norma hukumnya masih lemah, karena status pembuktian terbalik masih sebatas
pengakuan terhadap keberhakan terdakwa bukan kewajiban terdakwan. Sebab pembuktian
terbalik hanya dianggap sebagai wacana semata, artinya dengan ditambahkannya ketentuan
mengenai pembuktian terbalik dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang terkesan
hanya sebagai aksesoris hukum.
Saran yang dapat diberikan yaitu hendaknya pemerintah bersama dengan badan legislatif
segera melakukan perbaikan terhadap aturan yang membahas mengenai pembalikan beban
pembuktian yang sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian
Uang agar ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem pembalikan beban pembuktian
memiliki kejelasan dalam pelaksanaanya sehingga tidak terjadi multitafsir dan dapat
diterapkan secara optimal dan transparan. Hendaknya dilakukan pelatihan atau diklat terpadu
penyidik, jaksa dan hakim untuk mengkaji secara mendalam mengenai konsep pembuktian
terbalik dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang menghindari terjadinya
perbedaan presepsi antara penegak hukum.
Kata kunci: Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Pencucian Uang
date: 2017-12-27
date_type: published
publisher: FAKULTAS HUKUM 
place_of_pub: UNIVERSITAS LAMPUNG
citation:    A. IRFANDI INDRA , 1312011003  (2017) PELAKSANAAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel).  FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.     
document_url: http://digilib.unila.ac.id/29696/1/ABSTRAK.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/29696/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/29696/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf