creators_name: MARYA ANASTASYA, 1016041059 creators_id: maryatasya@gmail.com type: other datestamp: 2018-01-05 06:46:58 lastmod: 2018-01-05 06:46:58 metadata_visibility: show title: EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR:15 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PERBUATAN PROSTITUSI DI KOTA BANDAR LAMPUNG”. ispublished: pub subjects: H1 full_text_status: restricted abstract: Prostitusi adalah suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukan untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang kepada wanita tersebut. Meningkatnya praktek prostitusi tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat, di mana permasalahan prostusi tersebut menjadi penyebab keresahan masyarakat yang berada di lokasi praktek prostitusi tersebut berlangsung. Ditinjau dari permasalahan tersebut, pemererintah kota memutuskan untuk melakukan revisi pada peraturan daerah dengan harapan dapat menanggulangi permasalahan prostitusi di Kota Bandar Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi di Kota Bandar Lampung? Dan apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi di Kota? Tipe penelitian ini merupakan penelitian yang bertipe deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada evaluasi pelaksanaan peraturan daerah, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perda dan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan yang ada pada lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi di Kota Bandar Lampung. peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan Perda tersebut berjalan kurang maksimal. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa indikator yang masih belum terpenuhi dan mengalami beberapa hambatan seperti : Pelaksanaan Peraturan daerah No. 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi di Kota Bandar Lampung belum efektif. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pelaku prostitusi atapun aktivitas prostitusi yang belum berkurang secara maksimal terlebih bila dilihat dari lamanya perda ini dikeluarkan. Dalam penggunaan sumber daya masih kurang maksimal oleh Instansi pelaksana Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 dan sumber dana yang ada sudah seefisien mungkin digunakan untuk pembinaan walaupun tidak semua pelaku prostitusi dapat dibina. Kurangnya pengawasan dan sosialisasi, namun kecukupan pada metode yang digunakan untuk pembinaan sudah menunjukkan hasil seperti yang diharapkan pihak pelaksana pembinaan. Kemudian ketidak merataan mengenai sosialisasi, pengawasan, monitoring, maupun pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan peraturan daerah belum bisa dirasakan oleh semua kalangan baik masyarakat maupun para penyandang masalah sosial tersebut. Respon para penyandang masalah sosial akan kurangnya pemahaman tentang Peraturan Daerah akibat sosialisasi yang kurang maksimal. Peneliti menyimpulkan mengenai ketepatan yang dibagi menjadi tiga sub fokus oleh peneliti yaitu ketepatan dari fungsi perda, ketepatan pada penetapan target sasaran dan juga ketepatan pada manfaat perda. Pada ketepatan fungsi, target sasaran dan ketepatan manfaat sudah sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah. Saran dari penelitian ini adalah pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku prostitusi maupun pengguna jasa prostitusi, sosialisasi yang merata kesetiap sudut Kota Bandar Lampung, terutama yang banyak terdapat aktivitas prostitusi. Serta melakukan pengawasan dan monitoring yang berkesinambungan kesetiap individu maupun kelompok yang sudah diberikan pembinaan dan keterampilan melalui pendekatan kekeluargaan oleh Dianas Sosial Kota Bandar Lampung Kata kunci : evaluasi, pelaksanaan, prostitusi date: 2017-12-27 date_type: published publisher: FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK place_of_pub: UNIVERSITAS LAMPUNG citation: MARYA ANASTASYA, 1016041059 (2017) EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR:15 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PERBUATAN PROSTITUSI DI KOTA BANDAR LAMPUNG”. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG. document_url: http://digilib.unila.ac.id/29741/1/ABSTRAK.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/29741/3/SKRIPSI%20FULL.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/29741/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf