title: PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR  DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA  (Studi Pada Desa Adijaya)
creator: LIONY NIKE OVINDA, 1412011243
subject:  
description: Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan pengakuan dan jaminan  terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat  hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan  perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Perkara pidana tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan tetapi juga  bisa diselesaikan melalui hukum yang hidup dalam masyarakat dimana dalam  perkembangannya dikenal sebagai penyelesaian perkara melalui mediasi. Kepala  Desa berperan sebagai mediator dalam hal terjadi perselisihan pada masyarakat  sebagai upaya memperkuat nilai-nilai paguyuban yang telah ditegaskan oleh  Undang-Undang Desa. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dirumuskan  permasalahan hukum mengenai peran kepala desa sebagai mediator dalam  penyelesain perkara pidana, dan kekuatan hukum dari hasil mediasi perkara  pidana oleh kepala desa.  Pada penelitian ini digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif  dan pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan  penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Data yang diperoleh  dengan menggunakan metode induktif.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa: (1) peran  kepala desa sebagai mediator dalam penyelesain perkara pidana telah diatur secara  eksplisit dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014 tentang Desa. Bahkan untuk lebih menekankan fungsi kepala desa sebagai  penyelesaian perselisihan, Pasal 28 mengancam melalui sanksi, bagi Kepala Desa  yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif berupa  teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak  dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat  dilanjutkan dengan pemberhentian; (2) Kekuatan hukum dari hasil mediasi  perkara pidana oleh kepala desa melahirkan suatu kesepakatan perdamaian yang  Liony Nike Ovinda  biasanya dibuat secara tertulis. Hasil persetujuan perdamaian tersebut dapat  dimintakan kepada kepala desa agar hasil mediasi memiliki kekuatan mengikat  bagi para pihak yang membuatnya, walaupun tidak memiliki kekuatan  eksekutorial layaknya akta perdamaian pada Pengadilan..  Saran ,peran kepala desa dalam melaksanakan kewajiban menyelesaikan  perselisihan masyarakat di desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014 tentang Desa sebaik lebih diperkuat. Oleh karena itu, ke depan perlu  diperjelas secara eksplist baik melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014 tentang Desa atau melalui revisi Peraturan Pemerintah sehingga dapat  menjadi panduan yang jelas dalam implementasi di masyarakat desa sekaligus  untuk mendayagunakan peran kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan guna  memperluas access to justice dan mengurangi beban peradilan Negara.  Kata Kunci: Peran, Kepala Desa, Penyelesaian Perkara Pidana
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2018-02-07
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/30301/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/30301/19/SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/30301/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   LIONY NIKE OVINDA, 1412011243  (2018) PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (Studi Pada Desa Adijaya).  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/30301/