TY  - GEN
CY  -  UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints30329
UR  - http://digilib.unila.ac.id/30329/
A1  - MUHAMMAD FERRYZAL PRATAMA , 1412011223
Y1  - 2018/02/08/
N2  - Pelaksanaan perjanjian antara pihak bank dengan pihak nasabah dapat memicu
suatu tindakan fraud, baik yang dilakukan oleh pihak internal bank maupun yang
dilakukan oleh pihak luar bank. Fraud sendiri adalah sebuah perbuatan
kecurangan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja dan sifatnya
dapat merugikan pihak lain. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah
bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penyimpangan fraud
dalam transaksi perbankan? dan apakah faktor yang menjadi penghambat dalam
penegakan hukum terhadap tindak pidana penyimpangan fraud dalam transaksi
perbankan?.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis
empiris. Sedangkan berdasarkan sifat, bentuk, dan tujuannya adalah penelitian
deskriptif dan problem identification, yaitu mengidentifikasi masalah yang
muncul kemudian dijelaskan berdasarkan peraturan-peraturan atau perundangundangan
yang berlaku serta ditunjang dengan landasan teori yang berhubungan
dengan penelitian. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah kualitatif, dan prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini
dengan cara studi kepustakaan dan lapangan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, diketahui
bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyimpangan fraud dalam
transaksi perbankan adalah melalui upaya dengan diterapkannya tahap-tahap
penegakan hukum yaitu tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi, serta faktor-faktor
yang menjadi penghambat yaitu faktor Undang-Undang, sebenarnya sudah sangat
jelas, namun nyatanya dilapangan belum diterapkan. Faktor penegak hukum,
dalam hal ini aparat penegak hukum harus meningkatkan kualitas dan kuantitas.
Aparat penegak hukum khususnya sumber daya manusia Kepolisian masih perlu
mengetahui tentang bidang tindak pidana penyimpangan fraud dalam transaksi
perbankan untuk proses penyelidikan dan penyidikan. Faktor sarana dan fasilitas,
kurangnya sarana dan fasilitas penunjang diantaranya mekanisme untuk
menunjang dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Faktor masyarakat,
M Ferryzal Pratama
kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Terakhir faktor kebudayaan,
pada era modern seperti ini, siapapun dapat melakukan perbuatan yang dapat
merugikan orang lain, baik materi maupun bukan materi, dikarenakan faktor
kesempatan serta kehidupan glamour dari pelaku tindak pidana penyimpangan
fraud dalam transaksi perbankan dikalangan pergaulan teman-temannya.
Ditambah kurangnya akan kesadaran dari masyarakat akan tentang penegakan
hukum terhadap tindak pidana perbankan dimana memerlukan barang bukti yang
kuat sehingga bagi yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi
hukuman pidana.
Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah Bank diharapkan agar lebih
terbuka dan dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum terhadap kasuskasus
tindak pidana perbankan agar kasus tersebut dapat diproses hingga ke ranah
pengadilan, dengan begitu tujuan akhir penegakan hukum dapat tercapai. Serta
Perlunya peningkatan kualitas dari aparat penegak hukum dengan cara
diberikannya pemahaman yang mendalam tentang tindak pidana penyimpangan
fraud dalam transaksi perbankan.
Kata Kunci: Penegakan hukum, fraud, transaksi perbankan
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN
(FRAUD) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN
AV  - restricted
ER  -