<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nKORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH\r\nDAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR"^^ . "Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (extraordinary\r\ncrime). Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat\r\ndilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa yang dilakukan\r\ndengan cara-cara khusus, langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan\r\nmelibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan\r\naparat penegak hukum. Munculnya masalah tindak pidana korupsi diantaranya\r\nadalah faktor internal dan faktor eksternal, yang menjadi penyebab akibat\r\nterjadinya korupsi. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dirumuskan permaslahan\r\n1.Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang\r\ndilakukan oleh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur? 2. Apa\r\nsaja faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana\r\nkorupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Lampung\r\nTimur?\r\nPada penelitian ini maka penulis melakukan dua pendekatan yaitu pendekatan\r\nyuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa\r\ndata primer, yaitu dengan melakukan wawancara dengan responden yang terkait\r\ndengan pokok bahasan dalam skripsi ini dan data sekunder yang berasal dari\r\npenelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan berdasarkan\r\nhasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif, penentuan\r\nresponden dilakukan purpose sampling, yaitu suatu pengambilan sampel yang\r\ndalam penentuan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai yang\r\ndianggap telah mewakili dari masalah yang diteliti.\r\nBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan\r\nbahwa, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh\r\npejabat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur harus dilaksanakan sesuai\r\ndengan Undang-undang yang telah mengatur tindak pidana tersebut dan tahaptahap\r\npenegakan hukum yang dipakai mengacu pada tahap Formulasi, Aplikasi\r\ndan Eksekusi yaitu melalui proses penyidikan, penuntut umum serta proses\r\nperadilan, pelaku didakwa melanggar pasal 12 huruf e ayat 1 subsider pasal 11\r\nHeli Pitra Liansa\r\nUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah jadi UU Nomor 20 Tahun\r\n2001 jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa\r\nmerupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatan\r\ntersebut telah melawan hukum dan terdapat unsur-unsur tindak pidana yang telah\r\nterbukti dan dapat dipertanggungjawabkan. Faktor yang menjadi penghambat\r\nyaitu faktor Undang-undang, karena ancaman hukuman mati dalam Pasal 2 Ayat\r\n(2) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sampai\r\ndengan saat ini belum pernah didakwakan ataupun menjadi landasan vonis hakim,\r\nfaktor aparat penegak hukum yang menghambat proses penegakan hukum dalam\r\ntindak pidana korupsi adalah secara kuantitas masih kurangnya personil aparat\r\npenegak hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan secara kualitas para\r\npenegak hukum dalam pembuktian tindak pidana korupsi harus sesuai dengan\r\nUndang-undang, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya.\r\nSaran yang dapat penulis berikan adalah (1)Perlu aparat penegak hukum yang\r\nterlatih, jujur, berintegrasi dan profesional. Agar aparat-aparat penegak hukum\r\ntersebut dapat membongkar perkara-perkara korupsi yang berani menindak siapa\r\nsaja yang salah. Serta adanya koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum\r\ndalam menangani kasus tindak pidana korupsi.(2).Hakim dalam menjatuhkan\r\nhukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus dapat menunjukkan kepada\r\nmasyarakat bahwa hukum tidak lemah dan akan menghukum siapapun yang\r\nmelakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan\r\nyang berlaku.\r\nKata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Pejabat Pemerintah\r\nDaerah"^^ . "2018-02-13" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "1342011075"^^ . "HELI PITRA LIANSA "^^ . "1342011075 HELI PITRA LIANSA "^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nKORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH\r\nDAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nKORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH\r\nDAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nKORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH\r\nDAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nKORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH\r\nDAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nKORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH\r\nDAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nKORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH\r\nDAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nKORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH\r\nDAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nKORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH\r\nDAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nKORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH\r\nDAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nKORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH\r\nDAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nKORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH\r\nDAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nKORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH\r\nDAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nKORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH\r\nDAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nKORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH\r\nDAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nKORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH\r\nDAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nKORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH\r\nDAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nKORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH\r\nDAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nKORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH\r\nDAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #30353 \n\nANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA \nKORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH \nDAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR\n\n" . "text/html" . . . " "@en . ""@id . .