%0 Generic
%A ANNISA RHAFIRNA,  1016021111
%C Universitas Lampung
%D 2014
%F eprints:3045
%I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
%T ANALISIS PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBIK INDONESIA  PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN   REKRUTMEN CPNS DI KABUPATEN PESAWARAN DAN KABUPATEN   PRINGSEWU TAHUN 2013
%U http://digilib.unila.ac.id/3045/
%X Pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan hal   pertama dan utama dalam pencapaian tujuan pembangunan sistem birokrasi. Salah satu   upaya pengelolaan sumber daya manusia yang dimaksud adalah melalui proses   rekrutmen. Rekrutmen CPNS senantiasa mengalami masalah dari tahun ke tahun disetiap   daerah, khusus dalam konteks penelitian ini yang terjadi di Kabupaten Pesawaran dan   Kabupaten Pringsewu. Masalah yang muncul adalah terjadinya kecurangan pada tahapan   formasi CPNS serta ketidaksiapan dan ketidakpahaman tim panitia seleksi dalam proses   pelaksanaan rekrutmen tersebut.   Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengawasan Ombudsman   Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS   di Kabupaten Pesawaran dan Pringsewu Tahun 2013. Penilitian ini tergolong penelitian   deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian menunjukan bahwa, pengawasan Ombudsman Republik Indonesia   Perwakilan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS di Kabupaten   Pesawaran dan Pringsewu Tahun 2013 dilakukan melalui 2 jenis pengawasan yaitu  pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Pengawasan aktif yang dilakukan oleh   Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung belum bisa terlaksana   karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki serta banyaknya wilayah yang   diawasi menjadi penyebab pelaksanaan pengawasan aktif yang dilakukan oleh   Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung belum berjalan dengan   maksimal. Pengawasan pasif dengan membuka posko pengaduan tentang rekrutmen   CPNS. Mekanisme pengawasan pasif yang di lakukan Ombudsman adalah diawali   dengan adanya laporan, untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Ombudsman, jadi apabila tidak adanya laporan, maka pengawasan Ombudsman bersifat pasif. Pengawasan pasif   Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung dilakukan pada Kabupaten Pesawaran.   Pengawasan pasif yang dilakukan berupa membuka posko pengaduan rekrutmen CPNS   dengan melibatkan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam panitia   pemantau seleksi CPNS.   Kata Kunci: Pengawasan, Rekrutmen dan Pemerintahan