<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI \r\n(Studi Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI)\r\n"^^ . "ABSTRACT\r\nTHE ANALYSIS OF CRIMINAL CLIMATE CLAIMING THE\r\nPOLITICAL RIGHTS TO THE CRIMINAL ACT OF CORRUPTION\r\n\r\nBy:\r\nJimmy Septian. Student of Criminal Law Department Faculty of Law\r\nUniversity of Lampung. Email: jimmyseptian1@gmail.com. Maroni,\r\nDiahGustiniati M. Criminal Law Department Faculty of Law University of\r\nLampung Jalan Soemantri Brojonegoro Number 1 Bandar Lampung 35145.\r\nCorruption is a special crime and is an extraordinary crime stipulated in a special\r\ncriminal law. The imposition of criminal revocation of political rights obtained by\r\nconvict Djoko Susilo in the corruption case imposed by the judges of Jakarta High\r\nCourt resulted in pros and cons among Indonesian society. As for the formulation\r\nof the problem in this study is the basis of judges' consideration in the imposition\r\nof criminal deprivation of political rights against the perpetrators of corruption\r\nand whether the application of the imposition of criminal deprivation of political\r\nrights against the perpetrators of corruption crimes fulfills the sense of justice for\r\nthe defendant and the people as victims in a human rights perspective.\r\nThis research uses normative juridical approach and empirical jurisdiction because\r\nthis research is a combination of normative research with empirical. The data used\r\nare primary data and secondary data consisting of primary legal materials,\r\nsecondary legal materials, and tertiary legal materials. This research is then\r\nanalyzed descriptively qualitative.\r\nThe results of the study and discussion pointed to the judges' consideration in the\r\ncriminal imposition in the case of Djoko Susilo in the addition of additional\r\npenalty in the form of the revocation of political rights in terms of juridical\r\naspects of the panel of judges using the theory of scientific approach and\r\ndecidendi ratio. The application of this criminal in terms of philosophical and\r\nsociological aspects is a means of penal to overcome corruption that has the effect\r\nof harassment for the convicted person. The perspective of justice in the\r\nrevocation of the political rights of corruption convicted crime is inconsistent,\r\nbecause it is not contradictory to human rights and clearly there are arrangements\r\nand limitations in accordance with the Constitutional Court Decision Number 4 /\r\nPUUVII / 2009.\r\nThe suggestion given is that the Judge in imposing additional criminal repeal of\r\npolitical rights must state how long the right is revoked, as regulated in Article 38\r\nof the Criminal Code and which is stipulated by the Constitutional Court Decision\r\nNo 4 / PUUVII / 2009\r\nKata Kunci: Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak-HakPolitik, Korupsi.\r\nABSTRAK\r\nANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK-HAK\r\nPOLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n\r\nOleh:\r\nJIMMY SEPTIAN\r\nKorupsi merupakan tindak pidana khusus dan merupakan extra ordinary crime\r\nyang diatur dalam hukum pidana khusus. Penjatuhan pidana pencabutan hak-hak\r\npolitik yang didapatkan oleh terpidana Djoko Susilo dalam kasus korupsi yang\r\ndijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menimbulkan pro\r\ndan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Adapun yang menjadi rumusan\r\nmasalah dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhkan\r\npidana pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan\r\napakah penerapan penjatuhan pidana pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku\r\ntindak pidana korupsi memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan rakyat selaku\r\nkorban dan dalam perspektif HAM.\r\nPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yurisdis empiris\r\nkarena penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian normatif dengan\r\nempiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri\r\ndari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.\r\nPenelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.\r\nHasil penelitian dan pembahasan menunjukan dasar pertimbangan hakim dalam\r\npenjatuhan pidana pada kasus Djoko Susilo dalam penjatuhan pidana tambahan\r\nberupa pencabutan hak politik dari segi aspek yuridis majelis hakim menggunakan\r\nteori pendekatan keilmuan dan ratio decidendi. Penerapan pidana ini dari segi\r\naspek filosofis dan sosiologis merupakan sarana penal untuk menanggulangi\r\ntindak pidana korupsi yang memiliki efek penjeraan bagi terpidana. Perspektif\r\nkeadilan dalam pencabutan hak politik terpidana korupsi sudah sesuai, karena hal\r\ntersebut tidak bertentangan dengan HAM dan jelas ada pengaturannya dan\r\nbatasannya sesuai dengan Putusan MK Nomor 4/PUUVII/ 2009.\r\nSaran yang diberikan adalah Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan\r\npencabutan hak-hak politik harus mencantumkan berapa lama hak tersebut\r\ndicabut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 KUHP dan yang diatur Putusan\r\nMK No 4/PUUVII/2009\r\nKata Kunci: Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak-Hak Politik, Korupsi.\r\ni"^^ . "2018-02-21" . . . . . "UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . . . . . "1112011193"^^ . "Jimmy Septian"^^ . "1112011193 Jimmy Septian"^^ . . . . . . "ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI \r\n(Studi Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI)\r\n (File PDF)"^^ . . . "1. ABSTRAK.pdf"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI \r\n(Studi Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI)\r\n (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI \r\n(Studi Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI)\r\n (File PDF)"^^ . . . "3. SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI \r\n(Studi Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI \r\n(Studi Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI \r\n(Studi Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI \r\n(Studi Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI \r\n(Studi Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI \r\n(Studi Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI \r\n(Studi Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI \r\n(Studi Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI \r\n(Studi Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI \r\n(Studi Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI \r\n(Studi Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI \r\n(Studi Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI \r\n(Studi Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI \r\n(Studi Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI \r\n(Studi Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #30526 \n\nANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI \n(Studi Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI) \n\n\n" . "text/html" . . . " "@en . ""@id . .