<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "KEWENANGAN BPKP DALAM MENENTUKAN KERUGIAN NEGARA\r\nAKIBAT KORUPSI DI INSTANSI PEMERITAHAN DAERAH"^^ . "ABSTRACT\r\nTHE AUTHORITY OF THE FINANCIAL AND DEVELOPMENT\r\nSUPERVISORY BOARD IN DETERMINING STATE LOSSES DUE TO\r\nCORRUPTION IN LOCAL GOVERMENT INSTITUTION\r\nBy\r\nMery Farida\r\nState losses due to corruption in local government agencies continue to increase,\r\nalong with increased transfer of funds from Central government to local\r\ngovernments, therefore it takes an institution to calculate and determine the\r\nfinancial losses of the state in the region. Constitutionally Financial Audit Board\r\nis the only institution that has the authority, but the last few years Law\r\nEnforcement Apparatus based ona memorandum of understanding between the\r\nAttorney General of the Republic of Indonesia, the Indonesian National Police,\r\nand The Financial and Development Supervisory Board number: Kep109/A/JA/09/2007;\r\nNo.\r\nPol.:\r\nB/2718/\r\nIx/2007;\r\nand\r\nnumber:\r\nKep-1093\r\n/\r\nK/\r\nD6\r\n/\r\n2007\r\nconcerning\r\nCooperation\r\nin\r\nthe\r\nHandling\r\nof\r\nCases\r\nof\r\nIrregularities\r\nin\r\nState\r\nFinancial\r\n\r\nManagement Indicated by Corruption, asks BPKP's assistance to\r\ndetermine the state's loss, so that this becomes a polemic in the community.\r\nThe problem in this research is how is the authority of The Financial and\r\nDevelopment Supervisory Board in determining state losses due to Corruption in\r\nLocal Government Institution?\r\nThis study uses the normative juridical approach, the type of data is secondary\r\ndata and dataanalysis used is descriptive qualitative analysis.\r\nBPKP has the authority to calculate state losses based on Decision of the\r\nConstitutional Court No. 31 / PUU-X / 2012 and affirmed in Article 3 letter e Act\r\nno. 192 Year 2014 About the Finance and Development Audit Board which states\r\nthe calculation of state losses The Financial and Development Supervisory Board\r\nthrough Investigation Audit, but based on Regulation of Head of The Financial\r\nand Development Supervisory Board Number: Per-1314 / K / D6 / 2012\r\nconcerning Guidelines for Assignment of Investigation Field before calculating\r\nthe loss of State The Financial and Development Supervisory Board shall be\r\nrequested in advance by Law Enforcement Apparatus\r\nCircular Letter of the Supreme Court No. 4 Year 2016On the Implementation of\r\nthe Result of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber of the Year,\r\nstating that The Financial and Development Supervisory Board only has the\r\nauthority to calculate State Losses and that has the authority to calculate state\r\nlosses is the judge and the Financial Audit Board. In addition, the reason why The\r\nFinancial and Development Supervisory Board is not authorized is that The\r\nFinancial and Development Supervisory Board only accepts mandates from Law\r\nEnforcement Apparatus, so the The Financial and Development Supervisory\r\nBoard Report is not a state administrative decision and is informative.\r\nKeywords:Authority,The Financial and Development Supervisory Board,\r\nDetermining State Losses, Local Goverment\r\nABSTRAK\r\nKEWENANGAN BPKP DALAM MENENTUKAN KERUGIAN NEGARA\r\nAKIBAT KORUPSI DI INSTANSI PEMERITAHAN DAERAH\r\nOleh\r\nMery Farida\r\nKerugian negara akibat korupsi di instansi pemerintahan daerah terus meningkat,\r\nseiring dengan bertambahnya transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah\r\ndaerah, oleh karena itu dibutuhkan suatu lembaga untuk menghitung dan\r\nmenetapkan kerugian keuangan negara di daerah. Secara konstitusional BPK\r\nadalah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenanga tersebut, tetapi beberapa\r\ntahun terakhir Aparat Penegak Hukum berdasarkan Nota Kesepahaman Antara\r\nKejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, dan BPKP Nomor: Kep-109/A/JA/09/2007;\r\nNo. Pol.: B/2718/ Ix/2007; dan Nomor: Kep-1093/K/D6/2007 tentang Kerjasama\r\nDalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang\r\nBerindikasi Tindak Pidana Korupsi meminta bantuan BPKP untuk melakukan\r\npenentuan kerugian negara, sehingga hal ini mejadi polemik di masyarakat.\r\nPermasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan BPKP\r\ndalam menentukan kerugian negara Akibat Korupsi di Instansi Pemerintah\r\nDaerah? Penelitianinimenggunakanpendekatanyuridis normatif,jenis data yaitu\r\ndata SekunderdanAnalisis data yang digunakanyaituAnalisisdeskriptifkualitatif.\r\nBPKP berwenangan melakukan penghitungankerugian negara yang didasarkan\r\npada Putusan MK No. 31/PUU-X/2012 dan Pasal 3 huruf ePeraturan Presiden\r\nNo. 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pemeriksaa Keuangan dan pembangunan\r\nyang menyatakan penghitungan kerugian negara BPKP melalui Audit Investigasi,\r\ntetapi berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor: Per-1314/K/D6/2012 tentang\r\nPedoman Penugasan Bidang Investigasi sebelum melakukan penghitungan\r\nkerugian negara BKPK harus mendapat permintaan terlebih dahulu oleh APH\r\nSurat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan\r\nRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun, menyatakan bahwa\r\nBPKP hanya memilki kewenangan Menghitung Kerugian Negara dan yang\r\nmemiliki kewenangan menetapkan kerugian negara adalah hakim dan BPK.\r\nSelain itu yang menjadi alasan BPKP tidak berwenang adalah BPKP hanya\r\nmenerima mandat dari APH, sehingga Laporan BPKP bukan merupakan KTUN\r\ndan bersifat informatif.\r\nKata Kunci: Kewenangan, Badan Pemeriksa Keuangan Dan pembangunan,\r\nPenentuan Kerugian Negara, Pemerintah Daerah"^^ . "2018-02-28" . . . . . "Fakultas Hukum"^^ . . . . . . . "1412011256"^^ . "Mery Farida"^^ . "1412011256 Mery Farida"^^ . . . . . . "KEWENANGAN BPKP DALAM MENENTUKAN KERUGIAN NEGARA\r\nAKIBAT KORUPSI DI INSTANSI PEMERITAHAN DAERAH (File PDF)"^^ . . . "1. ABSTRAK.pdf"^^ . . . "KEWENANGAN BPKP DALAM MENENTUKAN KERUGIAN NEGARA\r\nAKIBAT KORUPSI DI INSTANSI PEMERITAHAN DAERAH (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEWENANGAN BPKP DALAM MENENTUKAN KERUGIAN NEGARA\r\nAKIBAT KORUPSI DI INSTANSI PEMERITAHAN DAERAH (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN BPKP DALAM MENENTUKAN KERUGIAN NEGARA\r\nAKIBAT KORUPSI DI INSTANSI PEMERITAHAN DAERAH (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN BPKP DALAM MENENTUKAN KERUGIAN NEGARA\r\nAKIBAT KORUPSI DI INSTANSI PEMERITAHAN DAERAH (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN BPKP DALAM MENENTUKAN KERUGIAN NEGARA\r\nAKIBAT KORUPSI DI INSTANSI PEMERITAHAN DAERAH (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN BPKP DALAM MENENTUKAN KERUGIAN NEGARA\r\nAKIBAT KORUPSI DI INSTANSI PEMERITAHAN DAERAH (File PDF)"^^ . . . "KEWENANGAN BPKP DALAM MENENTUKAN KERUGIAN NEGARA\r\nAKIBAT KORUPSI DI INSTANSI PEMERITAHAN DAERAH (File PDF)"^^ . . . "3. SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "KEWENANGAN BPKP DALAM MENENTUKAN KERUGIAN NEGARA\r\nAKIBAT KORUPSI DI INSTANSI PEMERITAHAN DAERAH (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN BPKP DALAM MENENTUKAN KERUGIAN NEGARA\r\nAKIBAT KORUPSI DI INSTANSI PEMERITAHAN DAERAH (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN BPKP DALAM MENENTUKAN KERUGIAN NEGARA\r\nAKIBAT KORUPSI DI INSTANSI PEMERITAHAN DAERAH (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN BPKP DALAM MENENTUKAN KERUGIAN NEGARA\r\nAKIBAT KORUPSI DI INSTANSI PEMERITAHAN DAERAH (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN BPKP DALAM MENENTUKAN KERUGIAN NEGARA\r\nAKIBAT KORUPSI DI INSTANSI PEMERITAHAN DAERAH (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN BPKP DALAM MENENTUKAN KERUGIAN NEGARA\r\nAKIBAT KORUPSI DI INSTANSI PEMERITAHAN DAERAH (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEWENANGAN BPKP DALAM MENENTUKAN KERUGIAN NEGARA\r\nAKIBAT KORUPSI DI INSTANSI PEMERITAHAN DAERAH (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN BPKP DALAM MENENTUKAN KERUGIAN NEGARA\r\nAKIBAT KORUPSI DI INSTANSI PEMERITAHAN DAERAH (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN BPKP DALAM MENENTUKAN KERUGIAN NEGARA\r\nAKIBAT KORUPSI DI INSTANSI PEMERITAHAN DAERAH (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN BPKP DALAM MENENTUKAN KERUGIAN NEGARA\r\nAKIBAT KORUPSI DI INSTANSI PEMERITAHAN DAERAH (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #30750 \n\nKEWENANGAN BPKP DALAM MENENTUKAN KERUGIAN NEGARA \nAKIBAT KORUPSI DI INSTANSI PEMERITAHAN DAERAH\n\n" . "text/html" . . . "KZ Law of Nations"@en . .