%0 Generic
%A ANDRI IRAWAN, 1312011039
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2018
%F eprints:30838
%I FAKULTAS HUKUM
%T PENGHIMPUNAN DANA DENGAN AKAD MUDHARABAH PADA BANK  RAKYAT INDONESIA SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU  LAMPUNG TIMUR
%U http://digilib.unila.ac.id/30838/
%X Penghimpunan dana dengan akad mudharabah (bagi hasil) pemilik dana berperan  sebagai shahibul maal dan bank syariah sebagai mudharib. Bank syariah  memberikan keuntungan, dengan pembagian yang adil dan menjamin keterbukaan  jumlah keuntungan yang dikelolahnya. Akan tetapi, pada kenyataanya masih  banyak masyarakat yang kurang memahami keberadaan bank syariah sehingga  kurang menarik masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah.  Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan  penghimpunan dana dengan akad mudharabah di BRI Syariah KCP Lampung  Timur, serta bagaimana akibat hukum peghimpunan dana dengan akad  mudharabah di BRI Syariah KCP Lampung Timur.  Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif terapan dengan tipe penelitian  deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis  normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri  dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi pustaka, dan studi  dokumen. Pengolahan data yang dilakukan dengan cara pemeriksaan data,  klasifikasi data, dan sistematisasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis  secara kualitatif.  Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa hubungan hukum lahir dari  akad mudharabah yang diaplikasikan dalam bentuk Tabungan Haji iB dan  Deposito iB yaitu berupa pemenuhan hak dan kewajiban antara shahibul maal  dengan mudharib. Pada prakteknya penghimpunan dengan akad mudharabah,  mudharib sudah menetapkan nisbah bagi hasil terlebih dahulu secara sepihak  sebelum terjadinya pembicaraan. Hal tersebut belum merefleksikan adanya prinsip  keadilan dan prinsip kemitraan secara utuh yang mampu diterapkan oleh  perbankan syariah. Selain itu mudharib kurang memberikan informasi mengenai  mekanisme perhitungan bagi hasil dan keuntungan yang diperoleh dari  pengelolaan dana shahibul maal, sehingga pendapatan bagi hasil yang diperoleh  shahibul maal terkesan seperti bunga. Hal ini tidak sesuai dengan asas  transparansi dalam melaksanakan akad yang diatur dalam KHES. Akibat hukum  penghimpunan dana dengan akad mudharabah yaitu apabila pelaksanaan akad mudharabah berjalan dengan lancar sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku  maka penggunaan akad mudharabah tersebut akan berakibat diperolehnya  keuntungan bagi hasil untuk shahibul maal dan mudharib. Akan tetapi, apabila  pelaksanaan akad mudharabah berjalan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan  berlaku, maka akan ada sanksi berupa pembebanan ganti kerugian, dan apabila  terjadi sengketa maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah atau jika secara  musyawarah sudah tidak memungkinkan maka akan diselesaikan melalui jalur  hukum.  Kata Kunci: Penghimpunan Dana, Akad Mudharabah, Bank Syariah.