TY  - GEN
CY  - Universitas Lampung
ID  - eprints3092
UR  - http://digilib.unila.ac.id/3092/
A1  - Muhammad Aden Saputra, 1016041062
Y1  - 2014/08/23/
N2  - .
ABSTRAK
SENGKETA BATAS WILAYAH INDONESIA-MALAYSIA
DI PERAIRAN AMBALAT
Oleh 
Muhammad Aden Saputra
Sengketa batas wilayah di perairan Ambalat Kalimantan Utara merupakan
perebutan wilayah kedaulatan yang cukup panjang antara Indonesia dan Malaysia
(Delimitasi). Kurang tegasnya pemerintah dalam menyelesaikan masalah lewat 
diplomasi dan ketimpangan kekuatan laut antara Indonesia dan Malaysia menjadi 
salah satu penyebab Malaysia sering melakukan pelanggaran di Perairan Ambalat.
Penelitian ini bertujuan untuk : (a) mendeskripsikan kronologi terjadinya 
sengketa; (b) menganalisa strategi penyelesaian pemerintah Indonesia pada sengketa 
di Perairan Ambalat; (c) mengkaji problematika pemerintah Indonesia dalam 
penyelesaian sengketa di Perairan Ambalat. Metode penelitian ini tergolong tipe 
deskriptif dan historis dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan 
dengan wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi pustaka.
Hasil penelitian menunjukan bahwa sengketa batas wilayah antara 
Indonesia-Malaysia di Perairan Ambalat merupakan kelanjutan dari kepemilikan 
Malaysia atas Sipadan-Ligitan. Ketimpangan kekuatan pertahanan laut antara 
Indonesia-Malaysia juga menyebakan arogansi Malaysia meningkat. Akar 
permasalahan sengketa di Perairan Ambalat ada dua, yaitu aspek yuridis dan aspek 
kepentingan. Walaupun ada upaya operasional dan diplomasi, namun sampai 
sekarang sengketa di Perairan Ambalat belum selesai. Beberapa kali terjadinya 
pelanggaran di Perairan Ambalat disebabkan karena kurangnya perhatian dan 
ketegasan pemerintah dalam upaya penyelesaian sengketa.
Penelitian ini merekomendasikan delapan hal, diantaranya adalah: (1) 
pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan unsur kearsipan Indonesia agar persoalan 
Ambalat tidak senasib dengan Sipadan-Ligitan; (2) perlu adanya peningkatan 
kemampuan diplomat Indonesia; (3) perlu adanya peningkatan kekuatan TNI 
khususnya TNI AL yang besar,kuat, dan professional demi penegakan kedaulatan di 
laut; (4) diperlukan pemetaan kembali titik-titik perbatasan Indonesia; (5) diperlukan 
peran media massa untuk terus mempublikasi agar pemerintah lebih gencar dalam 
penanganan sengketa batas; (6) penggalakan kembali program transmigrasi 
khususnya di wilayah baru di perbatasan; (7) Indonesia perlu mengukuhkan visi dan 
misi sebagai negara maritim lewat Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean 
Policy); (8) Perlu adanya peningkatan doktrinasi oleh Kementerian Pendidikan bahwa 
Negara Indonesia merupakan negara maritim.
Kata Kunci : Delimitasi, Sengketa, Penyelesaian Sengketa.

Territory border disputes in the waters of North Borneo Ambalat is a 
sovereign struggle long enough between Indonesia and Malaysia (Delimitation). Lack
of traction on the government to solve problems through diplomacy and sea power 
imbalance between Indonesia and Malaysia is one reason Malaysia is often violated 
in Ambalat waters.
This study aims to: (a) describe the chronology of the dispute; (b) analyzing 
the Indonesian government's strategy in the dispute settlement in Ambalat waters; (c) 
examine the problems of the Indonesian government in the resolution of disputes in 
the waters of Ambalat. The research method is quite descriptive and historical with a 
qualitative approach. Data was collected through in-depth interviews, documentary 
studies, and literature.
The results showed that the boundary dispute between Indonesia and 
Malaysia in the waters of Ambalat is a continuation of ownership of Malaysia on
Sipadan-Ligitan. Inequality marine defense force between Indonesia and Malaysia 
also cause increased arrogance Malaysia. Root causes of disputes in the waters of 
Ambalat there are two, namely the juridical aspects and aspects of interest. Although 
there are operational and diplomatic efforts, but until now disputed waters Ambalat 
unfinished. Several times in the waters of Ambalat violations due to lack of attention 
and firmness of government in solving the dispute.
The study recommends eight ways, which are: (1) the government should 
pay more attention to the issue of Indonesian archival elements Ambalat no kinship 
with the Sipadan-Ligitan; (2) The need to improve the ability of Indonesian 
diplomats; (3) a need to increase the power of the military, especially the Navy a 
large, powerful, and professional for the sake of upholding the sovereignty of the sea; 
(4) required re-mapping the Indonesian border points; (5) takes the role of mass 
media in order to continue to publish a more vigorous government in the handling of 
border disputes; (6) re-promote transmigration program, especially in new areas on 
the border; (7) Indonesia needs to establish a vision and mission as a maritime 
country through the National Marine Policy (National Ocean Policy); (8) It should be 
an increase in doctrinal by the Ministry of Education of the State of Indonesia that 
Indonesia is a maritime country.
Keywords : Delitimation, Dispute, Dispute Settlement
PB  - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
TI  - SENGKETA BATAS WILAYAH INDONESIA-MALAYSIA
DI PERAIRAN AMBALAT

TERRITORY BORDER DISPUTE OF INDONESIA-MALAYSIA 
IN AMBALAT WATERS
AV  - restricted
ER  -