<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN\r\nPIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK\r\nKENDARAAN BERMOTOR\r\n(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk)"^^ . "Pajak kendaraan bermotor seharusnya dikelola dengan baik dan memenuhi asas\r\nakuntabilitas publik, tetapi pada kenyataannya dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-\r\nTPK/2016/PN.Tjk, justru pajak tersebut dikorupsi sehingga mengakibatkan\r\nkerugian negara sebesar Rp.2.493.785,150.00 (dua miliar empat ratus sebilan puluh\r\ntiga juta tujuh ratus delapan puluhlima ribu seratus lima puluh rupiah).\r\nPermasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah dasar pertimbangan hakim\r\ndalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pajak kendaraan\r\nbermotor dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk, dan (2) apakah\r\npidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi pajak\r\nkendaraan bermotor dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk telah\r\nmemenuhi rasa keadilan substantif.\r\nPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis\r\nempiris. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung\r\nKarang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Akademisi Hukum\r\nPidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan\r\nstudi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.\r\nHasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim\r\ndalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pajak\r\nkendaraan bermotor pada Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk terdiri\r\ndari: pertimbangan yuridis, yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan\r\nbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwaan oleh Jaksa\r\nPenuntut Umum. Pertimbangan filosofis dilihat dari fakta-fakta persidangan yang\r\nmenurut hakim terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan\r\ntindak pidana korupsi. Pertimbangan sosiologisnya dilihat dari tujuan pemidanaan\r\nitu sendiri serta alasan-alasan yang dapat meringankan maupun memberatkan\r\nterdakwa. (2) Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana Korupsi\r\nPajak Kendaraan Bermotor dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk\r\nbelum memenuhi keadilan substantif, karena pidana penjara, pidana denda dan\r\npidana uang pengganti yang dijatuhkan hakim belum optimal dibandingkan dengan\r\nsesuai dengan ancaman pidananya. Selain itu tindak pidana korupsi Pajak\r\nKendaraan Bermotor ini dilakukan secara berlanjut sejak Tahun 2014 sampai 2015,\r\ndengan jumlah BBNKB dan PKB yang dikorupsi mencapai 111 kendaraan baru Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Majelis hakim yang menangani tindak pidana\r\nkorupsi di masa yang akan datang hendaknya lebih cermat dan tepat dalam\r\nmenjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi mengingat tindak\r\npidana ini merupakan kejahatan luar biasa. (2) Majelis hakim yang menangani\r\ntindak pidana korupsi pajak kendaraan bermotor hendaknya mempertimbangkan\r\nrasa keadilan bagi masyarakat yang membayarkan pajak, karena masyarakat pada\r\ndasarnya mengharapkan pajak yang dibayarkan adalah untuk membiayai\r\npembangunan namun pada praktiknya justru dikorupsi oleh pihak tertentu.\r\nKata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Korupsi, Pajak Kendaraan Bermotor\r\n\r\nMotor vehicle taxes should be properly managed and meet the principles of public\r\naccountability, but in reality in Decision Number 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk, the\r\ntax is corrupted resulting in a state loss of Rp.2.493.785,150.00 (two billion four\r\nhundred ninety three million seven hundred eighty five five thousand one hundred\r\nfifty rupiah). Problems in this research are: (1) What is the basis of judge's\r\nconsideration in imposing punishment against perpetrators of corruption crime in\r\nmotor vehicle tax in Decision Number: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk? (2) Is the\r\ncriminal sanction imposed on the perpetrators of corruption of motor vehicle tax in\r\nDecision Number: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk has fulfilled the sense of\r\nsubstantive justice?\r\nThis research uses normative juridical approach and empirical juridical approach.\r\nThe research subjects consist of District Court Judge Tanjung Karang, Attorney at\r\nState Attorney Bandar Lampung and Criminal Law Academician Faculty of Law\r\nUniversity of Lampung. Data collection was done by literature study and field\r\nstudy, then the data were analyzed qualitatively.\r\nThe results of the research and discussion show: (1) The basis of judge's\r\nconsideration in imposing criminal judgment against perpetrators of corruption\r\ncrime on motor vehicle tax at Decision Number 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk\r\nconsists of: juridical consideration, legally and convincingly guilty of committing a\r\ncriminal act of corruption as charged by the Public Prosecutor. Philosophical\r\nconsiderations are seen from the facts of the trial which the defendant judge proved\r\nlegally and convincingly guilty of committing a criminal act of corruption. The\r\nsociological considerations are seen from the purpose of the criminal act itself and\r\nthe reasons that can be both lighten and burdensome to the accused. (2) The\r\ncriminal sanction imposed by the judge on the perpetrators of criminal acts of\r\nMotor Vehicle Tax Corruption in Decision Number: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk\r\nhas not fulfilled substantive justice, due to imprisonment, criminal penalty and\r\nsubstitute money sentenced by judge has not been optimal compared with its\r\ncriminal threat. In addition, the criminal act of corruption of Motor Vehicle Tax is carried out continuously since 2014 to 2015, with the number of BBNKB and PKB\r\nbeing corrupted to reach 111 new vehicles.\r\nSuggestions in this research are: (1) The panel of judges handling corruption crimes\r\nin the future should be more accurate and correct in deciding the perpetrators of\r\ncorruption because this crime is an extraordinary crime. (2) The panel of judges\r\nhandling criminal corruption of motor vehicle tax should consider the sense of\r\njustice for the people who pay taxes, because people basically expect the tax paid is\r\nto finance the development but in practice it is corrupted by certain parties.\r\nKeywords: Basic Judge Consideration, Corruption, Motor Vehicle Tax"^^ . "2018-03-08" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "1312011043"^^ . "ANGGER BINTANG PAMUNGKAS"^^ . "1312011043 ANGGER BINTANG PAMUNGKAS"^^ . . . . . . "ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN\r\nPIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK\r\nKENDARAAN BERMOTOR\r\n(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk) (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN\r\nPIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK\r\nKENDARAAN BERMOTOR\r\n(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk) (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN\r\nPIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK\r\nKENDARAAN BERMOTOR\r\n(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk) (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN\r\nPIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK\r\nKENDARAAN BERMOTOR\r\n(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN\r\nPIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK\r\nKENDARAAN BERMOTOR\r\n(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN\r\nPIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK\r\nKENDARAAN BERMOTOR\r\n(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN\r\nPIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK\r\nKENDARAAN BERMOTOR\r\n(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN\r\nPIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK\r\nKENDARAAN BERMOTOR\r\n(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN\r\nPIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK\r\nKENDARAAN BERMOTOR\r\n(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN\r\nPIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK\r\nKENDARAAN BERMOTOR\r\n(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN\r\nPIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK\r\nKENDARAAN BERMOTOR\r\n(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN\r\nPIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK\r\nKENDARAAN BERMOTOR\r\n(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN\r\nPIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK\r\nKENDARAAN BERMOTOR\r\n(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN\r\nPIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK\r\nKENDARAAN BERMOTOR\r\n(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN\r\nPIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK\r\nKENDARAAN BERMOTOR\r\n(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN\r\nPIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK\r\nKENDARAAN BERMOTOR\r\n(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN\r\nPIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK\r\nKENDARAAN BERMOTOR\r\n(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN\r\nPIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK\r\nKENDARAAN BERMOTOR\r\n(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #31017 \n\nANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN \nPIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK \nKENDARAAN BERMOTOR \n(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk)\n\n" . "text/html" . . . " "@en . ""@id . .