TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints31226
UR  - http://digilib.unila.ac.id/31226/
A1  - RUDI WIJAYA , 1312011297
Y1  - 2018/04/09/
N2  - Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan entitas yang telah ada sebelum
negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamirkan dan masih hidup hingga saat
ini dengan menjalankan sistem kehidupan sesuai dengan ajaran leluhurnya.
Keberadaan MHA diakui oleh UUDNRI Tahun 1945, dan mengamanatkan
kepada negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA
tersebut. Kasepuhan Ciptagelar merupakan salah satu MHA yang saat ini masih
eksis serta seringkali mendapat sorotan karena keunikan hukum adatnya serta
wilayah adatnya yang tersebar pada 3 (tiga) daerah yakni Kabupaten Sukabumi
dan Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat serta Kabupaten Lebak di Provinsi
Banten.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak konstitusional MHA
di Kasepuhan Ciptagelar beserta problematika yang dihadapi dalam pemenuhan
hak-hak konstitusional tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum normatif empiris dengan pendekatan sosio-legal. Data yang digunakan
adalah data primer yang didapatkan dari hasil wawancara serta data sekunder
berupa bahan hukum yakni peraturan perundang-undangan serta Putusan
Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan MHA serta data tersier.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa MHA Kasepuhan Ciptagelar telah
melakukan upaya perlindungan hak konstitusionalnya secara mandiri (by-self)
dengan lebih dominan. Adapun perlindungan oleh pemerintah hingga saat ini
masih bersifat sektoral karena belum ada undang-undang yang secara khusus
mengatur mengenai MHA dan hak-haknya. Kemudian pada tingkat daerah
Kabupaten Lebak telah memiliki peraturan daerah mengenai MHA, namun
Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum
memilikinya sehingga pemenuhan hak konstitusional MHA tersebut masih
bersifat parsial.
Kata Kunci: Perlindungan Hak Konstitusional, Masyarakat Hukum Adat,
Kasepuhan Ciptagelar

The Indigenous people?s (here in in the Indonesian and after will be called as
MHA) is an entity that existed before the Unitary State of the Republic of
Indonesia was proclaimed and still alive today by living the life system in
accordance with the teachings of its ancestors. The existence of MHA is
recognized by the 1945 Constitution of Indonesia, and mandates the state to
acknowledge and respect the unity of the MHA. Kasepuhan Ciptagelar is one of
MHA which still exist and often get the spotlight because of the uniqueness of
customary law and its indigenous area spread over 3 (three) regions: Sukabumi
and Bogor regency in Jawa Barat Province and Lebak Regency in Banten
Province.
This study aims to analyze the protection of the constitutional rights of MHA in
Kasepuhan Ciptagelar along with the problems encountered in the fulfillment of
their constitutional rights. This research uses empirical and normative law
research method with socio-legal approach. The data used in this research are
primary data from the interviews and secondary data in the form of law acts and
Decisions of the Constitutional Court relating to MHA and tertiary data.
The results of this study indicate that MHA Kasepuhan Ciptagelar has done
efforts to protect their constitutional rights independently (by-self) with more
dominant. The protection from the government to date is still sectoral because
there is no law act specifically regulating the MHA and their rights. Then at the
regional level Lebak Regency has local regulations regarding MHA, but the
Government of Sukabumi Regency and Jawa Barat Provincial Government has
not had the law act on MHA so that the fulfillment of the constitutional rights of
the MHA is still partial.
Keywords: Protection of Constitutional Rights, Indigenous People?s, Kasepuhan
Ciptagelar
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL
MASYARAKAT HUKUM ADAT
(STUDI PADA MASYARAKAT KASEPUHAN CIPTAGELAR
KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT)
AV  - restricted
ER  -