@misc{eprints31382,
           month = {April},
           title = {PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DENGAN LPP TVRI  
STASIUN LAMPUNG TENTANG DISEMINASI 
INFORMASI IKLIM },
          author = {1342011044 DEA CHINTIA HANDARI  },
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG },
       publisher = {FAKULTAS HUKUM },
            year = {2018},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/31382/},
        abstract = {Perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Stasiun Klimatologi Lampung dan LPP
TVRI Stasiun Lampung berdasarkan surat No.04/PKS/KLPG/TVRI/2016 dan surat
direksi No. KS.307/099/KLPGIV/2016 merupakan langkah yang diambil untuk
mengemban tugas pokok masing-masing lembaga negara. Pelayanan masyarakat
terhadap kebutuhan infomasi iklim yang menjadi tugas pokok dari Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merupakan alasan dari terciptanya
perjanjian kerjasama dengan Lembaga Pelayanan Publik TVRI Stasiun Lampung
yang memiliki kewenangan penayangan televisi lokal. Permasalahan dalam
penelitian ini yaitu: Bagaimana prinsip-prinsip perjanjian kerjasama antara BMKG
dengan LPP TVRI Stasiun Lampung, bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama
antara BMKG dengan LPP TVRI Stasiun Lampung, dan bagaimana akibat hukum
apabila terjadi wanprestasi dari perjanjian kerjasama antara BMKG dengan LPP
TVRI Stasiun Lampung. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe pendekatan masalah dalam
penelitian ini adalah normatif empiris. Data yag digunakan dalam penelitian ini
adalah data primer dan data sekunder. Studi pustaka, studi dokumen, dan
wawancara menjadi metode pengumpulan dan pengolahan data, yang kemudian
dianalisis secara kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 (empat) prinsip perjanjian kerjasana antara
BMKG dengan LPP TVRI Stasiun Lampung. Pelaksanaan perjanjian tidak
sepenuhnya berjalan dengan lancar, tetapi manfaat dari adanya perjanjian
kerjasama tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Akibat hukum perjanjian
kerjasama tersebut, tejadinya pelanggaran yang menyebabkan wanprestasi, namun
karena itikad baik dari pihak bersangkutan, permasalahan dapat diselesaikan
melalui musyawarah. 

Kata kunci: Perjanjian, Kerjasama, Informasi }
}