@misc{eprints31395,
           month = {Desember},
           title = {Implementasi  Pasal 1 Ayat (1)UU DRT No.12/Tahun 1951 Pada Tindak
Pidana Kepemilikan Senjata Api  Illegal Oleh Warga Sipil
(Studi Kasus) : Nomor : 730 / Pid.Sus / 2014 / PN. JKT. UT.

},
          author = {1012011064  Nuraini},
         address = {Universitas Lampung},
       publisher = {Fakultas Hukum },
            year = {2017},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/31395/},
        abstract = {kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang- undang. Ditinjau dari sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan,ketentraman dan ketertiban. Sebagai suatu Negara yang berdasarkan asas hukum tertentu mendambakan suatu taat tertib hukum, adapun ketertiban yang paling sederhana dan tetap merupakan suatu keharusan dilaksanakan adalah pencegahan terjadinya tindak pida baik secara preventif maupun secara represif. Permasalahan yang di kemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah berkisar adanya kesenjangan penerapan putusan yang tertera kasus tindak pidana Nomor: 730 / Pid.Sus / 2014 / PN. Jkt. Ut. Dengan UU DRT No.12 tahun 1951.   bagaimana penerapan implementasi Undang ? Unadang DRT No. 12 Tahun 1952 tentang kepemilikan senjata   api   serta   bagaimana   putusan   hakim   dalam   memutuskan   perkara kepemilikan senjata api illegal di wilayah Jakarta utara.

Metode  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  in,  adalah  melakukan  pendekatan yuridis normatife dan pendekatan yuridis empiris, dalam pengambilan data yaitu dengan  mengambil  sampel  dengan  cara  wawancara  menggunakan  pedoman tertulis terhadap responden yang telah ditentukan. Narasumber terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jaksa Penuntut Kejaksaan Jakarta Utara, Kepolisian Negeri Jakarta Utara dan Akademisi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapat kesimpulan, bahwa Sistem penerapan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sudah  sesuai  dengan  ketentuan  undang  ?  undang  dilihat  dari  hal-hal  yang meringan kan dan memberatkan suatu perkara di dalam sebuah pengadilan. Sedangkan dasar pertimbangan hakim dalam perkara kepemilikan senjata api illegal ini adalah
bahwa perbuatan terdakwa terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12
 

Nuraini


Tahun 1951. Hasil dari persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara nomor
730 / Pid. Sus / 2014 / PN. Jkt. Ut.

Setiap memutuskan perkara pidana, hendaknya hakim dalam memutuskan suatu hukuman dapat mempertimbangkan berdasarkan keyakinannya dan ketentuan hukum pidana, hakim juga melihat latar belakang pelaku, apakah perbuatan terdakwa  termasuk  kriteria  yang  dapat  diajukan  kepengadilan  karena  tindak pidana tanpa hak memiliki senjata api yang di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak dan apakah terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggungjawab atau tidak dihadapan hukum yang berlaku khususnya pasal yang berkaitan mengaturnya,hakim hendaknya lebih bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, sebab dalam kaitannya pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana tanpa hak memiliki senjata api yang menjadi dasar utama dalam pemutusan kasus ini adalah   kembali   lagi   pada   keyakinan   seorang   hakim   dalammemutuskan putusannya.

Kata kunci : Implementasi, Senjata Api, Illegal
}
}