%0 Generic
%A Suradi , ADI PURNOMO SETIAWAN  
%C Universitas Lampung
%D 2013
%F eprints:316
%I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
%T    IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 114 TAHUN 2011    (Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame)    
%U http://digilib.unila.ac.id/316/
%X    Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 114 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.Peraturan Walikota ini dibuat untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak reklame.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan fokus yang diambil dari Model Van Meter dan Van Horn, yaitu : (1) Ukuran-  ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, (2) Sumber-sumber kebijakan, (3) Karasteristik badan-badan pelaksana, (4) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. (5) Kecenderungan   pelaksana kebijakan, (6) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 114 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame kurang efektif walaupun target pajak reklame tahun 2012 tercapai. Kurang efektifnya kebijakan tersebut dilihat dari elemen implementasi dari Van Meter dan Van Horn yang tidak sepenuhnya berjalan efektif.  Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 114 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame harus segera diganti dengan Peraturan Daerah, dan harus dilakukan beberapa perbaikan yaitu (1) Perlu melakukan Sosialisasi yang maksimal kepada sasaran kebijakan, (2) Perlunya pembagian tugas dan fungsi Bidang pada Dinas Pendapatan Daerah dan UPTD Pendapatan yang khusus menangani pajak reklame dan juga penambahan staf pada UPTD Pendapatan agar kinerja dapat dimaksmalkan, (3) Reklame yang dipasang oleh Pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung maupun Partai Politik harus dikenakan wajib pajak agar pendapatan dari sektor pajak reklame lebih optimal (4) SOP harus segera disahkan agar pemungutan pajak reklame sesuai dengan SOP dan lebih optimal..    Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Walikota Bandar Lampung, Nomor 114 Tahun 2011