@misc{eprints32020,
           month = {Juni},
           title = {PENCANTUMAN SERTIFIKASI HALAL DALAM KEMASAN PRODUK
OLEH PERUSAHAAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KONSUMEN MUSLIM
(STUDI PADA PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK. CABANG
LAMPUNG)},
          author = {1412011042 ANISA CAHAYA PRATIWI },
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2018},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/32020/},
        abstract = {Pencantuman sertifikasi halal dalam kemasan produk oleh perusahaan/pelaku
usaha merupakan bentuk perlindungan hukum dan penguatan sistem jaminan halal
bagi konsumen muslim, serta sebagai dukungan perkembangan industri halal
Indonesia. Sertifikasi halal kini besifat wajib, hal ini dimulai dengan dibentuknya
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai amanat UU Nomor
33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang sekaligus mendandakan
pengalihan kewenangan pelaksanaan sertifikasi halal dari MUI ke Pemerintah.
Namun, pelaksanaan sertifkasi halal yang baru dinilai belum sepenuhnya matang,
terlihat dari segi regulasi maupun kesiapan perusahaan/pelaku usaha itu sendiri.
Penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme suatu perusahaan/pelaku usaha
memperoleh sertifikasi halal untuk produknya, akibat hukum pencantuman
sertifikasi halal terhadap konsumen muslim, serta perlindungan hukum yang
diberikan oleh perusahaan/pelaku usaha dengan adanya pencantuman sertifikasi
halal ditinjau dari aspek perlindungan konsumen.
Jenis penelitian ini adalah normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif, yang
menggunakan pendekatan masalah eksploratoris. Data yang digunakan adalah
data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta data
primer berupa wawancara narasumber. Pengumpulan data dilakukan dengan studi
pustaka, dokumen, dan wawancara yang dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan sertifikasi halal
yang baru melibatkan setidaknya 3 pihak, yaitu BPJPH, Lembaga Pemeriksa
Halal (LPH), dan MUI. Pencantuman sertifikasi halal dalam kemasan produk
iv
Anisa Cahaya Pratiwi
melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak berupa hak konsumen muslim
dalam memperoleh jaminan penggunaan produk halal serta kewajiban
perusahaan/pelaku usaha dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen
muslim dengan memberikan jaminan kehalalalan produk. Apabila pelaku usaha
melanggar, maka konsumen muslim dapat menempuh upaya hukum, dan sebagai
bentuk tanggung jawab, perusahaan/pelaku usaha wajib menerima upaya hukum
tersebut.
Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Perlindungan Hukum, Konsumen Muslim,
Perusahaan/Pelaku usaha.

ABSTRACT

The inclusion of halal certification in product packaging by company/businessman
is a form of legal protection and strengthening halal guarantee system toward
Muslim consumers, as well as support the development of Indonesian halal
industry. Halal certification is now mandatory, starting with the establishment of
the Halal Product Guarantee Organizer (BPJPH) as the mandate of Law No. 33
Year 2014 on Halal Product Guarantee which at the same time signifies the
transfer of authority of halal certification from MUI to the Government. However,
the implementation of new halal certification is considered not fully mature, in
terms of regulation and readiness of the company/businessman itself. This
research examines how the mechanism of a company/businessman obtains halal
certification for its products, due to the law of inclusion of halal certification
toward muslim consumer, as well as legal protection provided by the
company/businessman with the inclusion of halal certification reviewed of
consumer protection aspect.
This research is empirical-normative with descriptive design, which uses the
exploratory problem approach. The data used are secondary data, in the form of
primary, secondary and tertiary law materials, and also the primary data such as
interviewing the informant. The collecting of data will be done by the literature
study, document, and interview, which will be analysed by descriptive qualitative
method.
The research result are, the new halal certification implementation mechanism
involves at least 3 parties, namely BPJPH Halal Inspection Agency (LPH), and
ii
Anisa Cahaya Pratiwi
MUI. The inclusion of halal certification in product packaging gives birth to
rights and obligations between the parties in the form of the right of Muslim
consumers in obtaining assurance of the use of halal products as well as the
obligation of the company/businessman in providing legal protection for the
Muslim consumer by providing the guarantee of the halal product. If the
company/businessman violates, then the Muslim consumer can take legal effort,
and as a form of responsibility, the company/businessman shall be obliged to
accept such remedies.
Keywords: Halal Certification, Legal Protection, Muslim Consumer,
Company/Businessman}
}