<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI\r\nSEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n(Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang)"^^ . "Pelanggaran oleh korporasi saat ini banyak ditemui di berbagai sektor ekonomi.\r\nKejahatan korporasi menimbulkan kerugian negara serta masyarakat, namun\r\nbelum satupun korporasi di Lampung yang dijerat undang-undang tindak pidana\r\nkorupsi. Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimanakah praktik\r\npenegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi?\r\nMengapa terdapat kendala penegak hukum pada saat ini belum menerapkan sanksi\r\npidana kepada korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi?\r\nPenelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Empiris. Penelitian\r\nNormatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum,\r\nsedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam\r\nkenyataannya baik berupa penilaian perilaku\r\nAdapun Hasil Penelitian Yang Didapatkan Bahwa Praktik Penegakan Hukum\r\nTerhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi selama ini selama ini\r\nketika ada tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi penegak hukum\r\nhanya menerapkan kepada direksi yang menjalankan korporasi tersebut. Bahwa\r\ntidak ada keterlibatan korporasi dalam hal ini karena niat jahat tersebut justru\r\nmuncul dari sejumlah oknum yang menjalankan perusahaan tersebut yakni\r\ndireksinya. penegak hukum masih memandang korporasi hanya dijadikan wadah\r\natau tameng saja guna dimanfaatkan oleh Direksinya untuk mendapatkan\r\nkeuntungan dengan cara melawan hukum. Kendala lebih disebabkan oleh\r\nPertama, Perma ini masih bersifat transisi, untuk mengisi kekosongan hukum\r\nIndonesia, Kedua, Isi Perma ternyata banyak juga mengatur mengenai prosesproses\r\nyang sebenarnya dilaksanakan oleh institusi lain selain Pengadilan, seperti\r\nKejaksaan, KPK dan Kepolisian., Ketiga Perma tersebut belum bisa dipedomani\r\noleh penegak hukum\r\nAdapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini Sebaiknya rancangan\r\nKUHP dan KUHAP yang baru agar segera terealiasikan dan memasukan\r\nkorporasi sebagai subjek hukum, Sebaiknya Pengadilan yang memeriksa perkara\r\nyang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menuntut suatu korporasi\r\nhendaknya memiliki jiwa pembaru dengan bersedia menciptakan hukum dalam\r\nrangka mengisi kekosongan KUHAP\r\nKata Kunci: Praktik, Penegakan Hukum, Korporasi, Tindak Pidana Korupsi\r\n\r\n\r\n\r\nABSTRACT\r\n\r\nCurrent corporate offenses are found in many economic sectors. Corporate crime\r\nis causing losses to the state and society, but not a single corporation has been\r\ncharged with corruption. The problem in writing this thesis is How is law\r\nenforcement practice to corporation as perpetrator of corruption crime? Why are\r\nthere any obstacles to law enforcement at this time that they have not applied\r\ncriminal sanctions to corporations that commit corruption?\r\nThis study uses the Juridical Normative and Empirical approach. Normative\r\nresearch is done on the theoretical matters of legal principles, while the empirical\r\napproach is done to study the law in fact both in the form of behavioral\r\nassessment\r\nThe Research Result Obtained That Law Enforcement Practices Against\r\nCorporations as Corruption Actors during this time when there is a criminal act\r\nof corruption involving corporations law enforcement only apply to the directors\r\nwho run the corporation. That there is no corporate involvement in this case\r\nbecause the evil intentions actually arise from a number of individuals who run\r\nthe company that is its director. law enforcers still view the corporation as just a\r\ncontainer or a shield just to be utilized by its Board of Directors to gain profit in a\r\nway against the law. The constraints are more caused by First, Perma is still\r\ntransitional, to fill the void of Indonesian law, Secondly, Content of Perma is also\r\nmuch regulating about the process actually implemented by institution other than\r\nCourt, like Attorney, KPK and Police., Third Perma can not be guided by law\r\nenforcement.\r\nAs for suggestions that can be done is Better draft Criminal Code and Criminal\r\nProcedure Code new to terealiasikan and enter the corporation as subject of law,\r\nIt is better that Court examining case filed by Public Prosecutor which demand a\r\ncorporation should have soul of reformer willing to create law in order to fill void\r\nCriminal Procedure Code\r\nKeywords: Law Enforcement Practices, Corporations, Corruption"^^ . "2018-07-05" . . . . . "PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM"^^ . . . "UNIVERSITAS LAMPUNG, PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM"^^ . . . . . . . . . "1622011019"^^ . "LERRY PRIMADHINO"^^ . "1622011019 LERRY PRIMADHINO"^^ . . . . . . "PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI\r\nSEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n(Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI\r\nSEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n(Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) (File PDF)"^^ . . . "TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI\r\nSEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n(Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) (File PDF)"^^ . . . "PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI\r\nSEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n(Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) (Other)"^^ . . . . . . "PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI\r\nSEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n(Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) (Other)"^^ . . . . . . "PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI\r\nSEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n(Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) (Other)"^^ . . . . . . "PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI\r\nSEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n(Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) (Other)"^^ . . . . . . "PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI\r\nSEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n(Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI\r\nSEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n(Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI\r\nSEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n(Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) (Other)"^^ . . . . . . "PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI\r\nSEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n(Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI\r\nSEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n(Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI\r\nSEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n(Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI\r\nSEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n(Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI\r\nSEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n(Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI\r\nSEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n(Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI\r\nSEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n(Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI\r\nSEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\n(Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #32301 \n\nPRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI \nSEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI \n(Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang)\n\n" . "text/html" . . . " "@en . ""@id . . . "KZ Law of Nations"@en . .