<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN KAPAL\r\nDI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN TANPA\r\nSURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN\r\n(Studi Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.)"^^ . "Pelaku mengoperasikan kapal di wilayah pengelolaan perikanan tanpa surat izin\r\npenangkapan ikan berdasarkan Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun\r\n2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, diancam\r\npidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00\r\n(dua miliar rupiah), tetapi faktanya pelaku hanya dipidana selama 1 (satu) tahun dan\r\ndenda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa\r\npidana yang dijatuhkan hakim belum maksimal sesuai dengan ancaman pidana yang\r\ndiatur dalam pasal tersebut. Permasalahan penelitian ini adalah: Apakah dasar\r\npertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana\r\nmengoperasikan kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan tanpa Surat Izin\r\nPenangkapan Ikan dalam Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.? Apakah\r\npidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana mengoperasikan kapal di\r\nWilayah Pengelolaan Perikanan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan dalam Putusan\r\nNomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK. sesuai dengan kepastian hukum?\r\nPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.\r\nPengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber\r\npenelitian terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa pada\r\nKejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas\r\nLampung. Analisa data dilakukan secara kualitatif.\r\nHasil penelitian ini menunjukkan: Dasar pertimbangan hukum hakim dalam\r\nmenjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar\r\nRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan\r\nterhadap pelaku tindak pidana mengoperasikan kapal di Wilayah Pengelolaan\r\nPerikanan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan secara yuridis adalah tepenuhinya\r\nunsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yaitu Pasal 93 Ayat (1)\r\nUndang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang\r\nNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pertimbangan filosofis adalah pidana\r\nyang dijatuhkan merupakan bentuk pembinaan terhadap terdakwa untuk\r\nmemperbaiki dirinya agar tidak melakukakan tindak pidana perikanan di kemudian\r\nM. Raka Ramadhan\r\nhari. Pertimbangan sosiologis adalah hakim mempertimbangkan hal-hal yang\r\nmemberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat merusak ekosistem laut, merugikan\r\npemerintah Provinsi Lampung dan menimbulkan keresahan nelayan tradisional.\r\nHal-hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya\r\ndan kekhilafannya serta belum pernah dihukum. Putusan pengadilan yang\r\nmenjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengoperasikan kapal di\r\nWilayah Pengelolaan Perikanan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan telah memenuhi\r\nkepastian hukum karena meskipun belum ada Pengadilan Perikanan di Pengadilan\r\nNegeri Tanjung Karang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009\r\ntentang Perikanan.\r\nSaran dalam penelitian ini adalah: Hakim dalam menjatuhkan tindak pidana\r\nperikanan hendaknya tidak menggunakan teori pendekatan seni dan intuisi, tetapi\r\nlebih mengedepankan teori keseimbangan, sehingga putusan yang dihasilkan dapat\r\nmemenuhi keadilan bagi pelaku dan kepentingan masyarakat. Hakim yang\r\nmenangani tindak pidana mengoperasikan kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan\r\ntanpa Surat Izin Penangkapan Ikan hendaknya lebih optimal menjatuhkan pidana\r\nuntuk memberikan efek jera kepada para pelaku dan sebagai pembelajaran bagi\r\npihak lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.\r\nKata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Pidana Mengoperasikan Kapal,\r\nSurat Izin Penangkapan Ikan"^^ . "2018-07-13" . . . . . "FAKULTAS HUKUM "^^ . . . . . . . " 1412011227"^^ . " M. RAKA RAMADHAN"^^ . " 1412011227 M. RAKA RAMADHAN"^^ . . . . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN KAPAL\r\nDI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN TANPA\r\nSURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN\r\n(Studi Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.) (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN KAPAL\r\nDI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN TANPA\r\nSURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN\r\n(Studi Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.) (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN KAPAL\r\nDI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN TANPA\r\nSURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN\r\n(Studi Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.) (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN KAPAL\r\nDI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN TANPA\r\nSURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN\r\n(Studi Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN KAPAL\r\nDI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN TANPA\r\nSURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN\r\n(Studi Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN KAPAL\r\nDI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN TANPA\r\nSURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN\r\n(Studi Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN KAPAL\r\nDI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN TANPA\r\nSURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN\r\n(Studi Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN KAPAL\r\nDI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN TANPA\r\nSURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN\r\n(Studi Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN KAPAL\r\nDI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN TANPA\r\nSURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN\r\n(Studi Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN KAPAL\r\nDI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN TANPA\r\nSURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN\r\n(Studi Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN KAPAL\r\nDI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN TANPA\r\nSURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN\r\n(Studi Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN KAPAL\r\nDI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN TANPA\r\nSURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN\r\n(Studi Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN KAPAL\r\nDI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN TANPA\r\nSURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN\r\n(Studi Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN KAPAL\r\nDI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN TANPA\r\nSURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN\r\n(Studi Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN KAPAL\r\nDI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN TANPA\r\nSURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN\r\n(Studi Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN KAPAL\r\nDI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN TANPA\r\nSURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN\r\n(Studi Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN KAPAL\r\nDI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN TANPA\r\nSURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN\r\n(Studi Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA\r\nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN KAPAL\r\nDI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN TANPA\r\nSURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN\r\n(Studi Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . "HTML Summary of #32343 \n\nANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA \nTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN KAPAL \nDI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN TANPA \nSURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN \n(Studi Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.)\n\n" . "text/html" . . . " "@en . ""@id . .