TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints32559
UR  - http://digilib.unila.ac.id/32559/
A1  - YOHANNA TASYA SINAMBELA,  1412011444
Y1  - 2018/06/29/
N2  - Perjanjian kawin dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk melindungi hak dan
kewajiban suami isteri agar berjalan dengan baik saat perkawinan berlangsung.
Tidak adanya perjanjian kawin menyebabkan terjadinya pembauran harta suami
dan isteri, semua harta dianggap sebagai harta bersama dan menjadi masalah jika
perkawinan dilakukan oleh dua orang dengan Warga Negara yang berbeda.
Perjanjian kawin telah mengalami perkembangan terbaru melalui Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Sebelum dan setelah Putusan MK
tersebut sudah ada Pengadilan Negeri yang memberikan penetapan tentang
perjanjian kawin. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perjanjian kawin
sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi dan akibat hukum yang timbul
dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif.
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pengumpulan
data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Data yang digunakan dalam
penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder. Data yang
terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan Putusan MK memberikan pertimbangan hukum
bahwa pembuatan suatu perjanjian kawin merupakan kebutuhan bagi suami isteri,
baik sebelum, setelah atau pada saat melangsungkan perkawinan, dengan Putusan
MK ini perjanjian kawin dapat dibuat sepanjang perkawinan berlangsung.
Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, sudah ada Penetapan Pengadilan
Negeri yang mengesahkan perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan
dengan dasar hukum Putusan Hakim Pengadilan Negeri lain (yurisprudensi).
Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi sudah ada pasangan suami isteri yang
mengajukan permohonan pengesahan akta perjanjian kawin dengan dasar hukum
Putusan MK. Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil memerlukan Penetapan
Pengadilan sebagai landasan hukum untuk mencatatkan akta perjanjian kawin.
Kata kunci : Perjanjian Kawin, Putusan Mahkamah Konstitusi.
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - ANALISIS PERJANJIAN KAWIN (HUWELIJKS VOORWAARDEN)
SEBELUM DAN SETELAH PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015
(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No.381/Pdt.P/2015/PN.Tng
& Penetapan Pengadilan Negeri Malang No.599/Pdt.P/2017/PN.Mlg)
AV  - restricted
ER  -