<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA\r\nYANG BERKAITAN DENGAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH)"^^ . "Ujaran Kebencian (Hate Speech) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan\r\noleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun\r\nhinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti\r\nras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan\r\nlain-lain. Dalam arti hukum Ujaran Kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan,\r\nataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan\r\nkekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut\r\nataupun korban dari tindakan tersebut. Kejahatan ujaran kebencian ini\r\nsebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain\r\ndalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial,\r\npenyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media\r\nmasa cetak atau elektronik dan pamflet.\r\nPenelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis\r\nnormatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan\r\nprosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan\r\nyaitu analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode\r\ninduktif.\r\nBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa\r\nPerlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana yang berkaitan dengan\r\nujaran kebencian (Hate Speech) dibagi menjadi dua macam yaitu Perlindungan\r\nHukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Pada perlindungan hukum\r\npreventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau\r\npendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah mencegah\r\nterjadinya diskriminasi hukum. Perlindungan hukum preventif sangat besar\r\nartinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak\r\nkarena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong\r\nuntuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada\r\ndiskresi.\r\nSedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan\r\npermasalahan. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan\r\nPeradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.\r\nPrinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan\r\nbersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak\r\nasasi manusia. Undang-Undang yang ada saat ini hanya mengatur tentang\r\nperlindungan sanksi dan korban saja dan tidak mengatur tentang perlindungan\r\nhukum terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran kebncian\r\n(Hate Speech). Hal ini sangat penting karena dalam pelaksanaan perlindungan\r\ndan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan\r\nujaran kebencian tentu akan menimbulkan diskriminasi perlindungan hukum bagi\r\npelaku, apabila tidak ada peraturan hukumnya.\r\nSaran yang dapat penulis berikan adalah: 1.) Hendaknya para penegak hukum\r\nserta pemerintah dalam pelaksanaan penegakan hukum yang adil tidak hanya\r\nmementingkan hak-hak serta perlindungan hukum terhadap saksi dan korban saja.\r\nNamun perlu diperhatikan bahwa pemberian hak-hak dan perlindungan hukum\r\njuga harus diberikan terhadap pelaku. 2.) Perlunya merevisi ketentuan UU No. 9\r\nTahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.\r\nKata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku, Ujaran Kebencian.\r\n\r\nLEGAL PROTECTION OF CRIMINAL ACTIVITIES RELATING TO\r\nHEARING TEACHING (HATE SPEECH)\r\n\r\nHate Speech is a communication act committed by an individual or group in the\r\nform of provocation, incitement, or insult to another individual or group in terms\r\nof various aspects such as race, color, gender, disability, civic sexual orientation,\r\nreligion and etc. In a legal sense Hate speech is a prohibited word, behavior,\r\nwriting, or performance because it can trigger violence and prejudice either from\r\nthe offender or the victim of the action. This hate speech crime as mentioned\r\nabove can be done through various media, among others in the oration of\r\ncampaign activities, banners or banners, social media networks, public opinion\r\nsubmissions (demonstrations), religious lectures, print or electronic media and\r\npamphlets.\r\nThe research was conducted by using research method of normative juridical\r\napproach and empirical juridical approach. Data collection was done by literature\r\nstudy procedure and field study. Data analysis used is qualitative analysis and\r\nconclusion is done by inductive method.\r\nBased on the results of research and discussion it can be concluded that the Legal\r\nProtection of Criminal Actors related to hate speech (Hate Speech) is divided into\r\ntwo kinds namely Preventive Legal Protection and Repressive Law Protection. In\r\npreventive legal protection, legal subjects are given an opportunity to file an\r\nobjection or opinion before a government decision. The goal is to prevent the\r\noccurrence of legal discrimination. The protection of preventive law is especially\r\nmeaningful for governmental acts based on freedom of action because with the\r\nprevention of preventive law laws the government is encouraged to be cautious in\r\nmaking decisions based on discretion.\r\nWhile the protection of repressive law aims to solve the problem. Handling of\r\nlegal protection by the General Courts and Administrative Courts in Indonesia\r\nincludes this category of legal protection. The principle of legal protection of\r\ngovernment action is based on the concept of recognition and protection of human\r\nrights. The current law only regulates the protection of sanctions and casualties\r\nonly and does not regulate the legal protection of the offender related to speech (Hate Speech). This is very important because in the implementation of protection\r\nand law enforcement against the perpetrators of criminal acts related to hate\r\nspeech will certainly lead to discrimination of legal protection for the perpetrator,\r\nif there is no rule of law.\r\nSuggestions that the author can provide are: 1.) Law enforcers and the government\r\nin the implementation of fair law enforcement should not only emphasize the\r\nrights and legal protection of witnesses and victims only. However, it should be\r\nnoted that the granting of rights and legal protection must also be given to the\r\nperpetrator. 2.) The need to revise the provisions of Law no. 9 of 1998 on\r\nFreedom of Expression of Public Opinion.\r\nKeywords: Legal Protection, Perpetrators, Hate speech."^^ . "2018-08-02" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "1442011045"^^ . "BAMBANG DWI ATMOKO"^^ . "1442011045 BAMBANG DWI ATMOKO"^^ . . . . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA\r\nYANG BERKAITAN DENGAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA\r\nYANG BERKAITAN DENGAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) (File PDF)"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA\r\nYANG BERKAITAN DENGAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA\r\nYANG BERKAITAN DENGAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA\r\nYANG BERKAITAN DENGAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) (Other)"^^ . . . . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA\r\nYANG BERKAITAN DENGAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA\r\nYANG BERKAITAN DENGAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA\r\nYANG BERKAITAN DENGAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA\r\nYANG BERKAITAN DENGAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA\r\nYANG BERKAITAN DENGAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA\r\nYANG BERKAITAN DENGAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA\r\nYANG BERKAITAN DENGAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA\r\nYANG BERKAITAN DENGAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA\r\nYANG BERKAITAN DENGAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA\r\nYANG BERKAITAN DENGAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) (Other)"^^ . . . . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA\r\nYANG BERKAITAN DENGAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) (Other)"^^ . . . . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA\r\nYANG BERKAITAN DENGAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) (Other)"^^ . . . . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA\r\nYANG BERKAITAN DENGAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #32575 \n\nPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA \nYANG BERKAITAN DENGAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH)\n\n" . "text/html" . . . " "@en . ""@id . .