The repository administrator has not yet configured an RDF license.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PERTANAHAN NASIONAL (SIMTANAS) DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG
Sejalan dengan arus globalisasi yang terjadi diseluruh dunia pada saat ini kebutuhan informasi semakin penting dan mendesak. Menurut Robert Murdick dalam Sutabri, (2005:114) informasi dianalogikan sebagai darah bagi organisasi. Selanjutnya Ia mengemukakan bahwa informasi merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting untuk organisasi publik. Untuk memenuhi kebutuhan akan sistem informasi yang lebih efisien dan dapat diandalkan dalam membuat keputusan manajemen, teknologi atau komputerisasi adalah unsur utama yang berpengaruh. Kemampuan komputer telah membantu perkembangan konsep Sistem Informasi Manajemen (SIM) karena perangkat keras dan perangkat lunak telah membuka dimensi baru yang digunakan dalam konseptualisasi sistem informasi bagi sebuah organisasi. dan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung adalah salah organisasi yang menggunakan SIM dalam Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS), yang dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Presiden nomor 34 tahun 2003 tentang kebijakan nasional pertanahan, yang menugaskan Badan Pertanahan Nasional untuk membangun dan mengembangkan SIMTANAS. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan SIMTANAS di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarakan hasil penelitian diketahui bahwa standar kebijakan yang ada dalam Implementasi kebijakan SIMTANAS di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sudah cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dengan di berlakukannya keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang kebijakan nasional pertanahan, yang menugaskan Badan Pertanahan Nasional untuk membangun dan mengembangkan SIMTANAS dan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP). Karakteristik dari para implementor sudah diatur dalam Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di bidang Pertanahan. Namun berdasarkan hasil pengamatan terdapat beberapa pegawai Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yang tidak mencerminkan karakterisitik agen implementor SIMTANAS yang baik. Sumber daya manusia yang ada sudah cukup memadai. Serta komunikasi dan koordinasi yang terjalin sudah berjalan dengan baik. Baik antar pegawai yang ada dalam lingkungan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung maupun antar instansi lain. Namun komunikasi dengan masyarakat belum bisa dikatakan berjalan dengan baik terutama dalam hal sosialisasi. Hal ini ditunjukan dengan masih adanya masyarakat yang kurang tahu dan memahami tentang kebijakan SIMTANAS. Kata Kunci : Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PERTANAHAN NASIONAL (SIMTANAS) DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG (File PDF)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PERTANAHAN NASIONAL (SIMTANAS) DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG (Archive)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PERTANAHAN NASIONAL (SIMTANAS) DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)
HTML Summary of #327 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PERTANAHAN NASIONAL (SIMTANAS) DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG
HV Social pathology. Social and public welfare
JS Local government Municipal government