<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG\r\nMEMERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA TINDAK\r\nPIDANA KORUPSI"^^ . "Kasus korupsi di Indonesia merupakan kasus yang sangat menjamur disetiap\r\nkalangan baik masyarakat biasa maupun kalangan para pemimpin dari itu tindak\r\npidana korupsi disebut dengan kejahatan extraordinary crime yang menggurita di\r\nsetiap sendi-sendi birokrat yang merugikan negara pada hakikatnya pembuktian\r\ndalam perkara tindak pidana korupsi sangatlah tidak mudah, terlebih jika saksi\r\nberkata tidak jujur dalam persidangan perkara tipikor. Terhadap seseorang yang\r\ntelah memberikan keterangan palsu dalam perkara tindak pidana korupsi orang\r\ntersebut dapat dijerat dengan Pasal 22 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31\r\nTahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan dalam\r\npenulisan ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum terhadap saksi yang\r\nmemberikan keterangan palsu menurut Pasal 22 JoPasal 35 Undang-\r\nUndangTipikor? Apasajakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum\r\ndalam penerapan Pasal 22 JoPasal 35 Undang-UndangTipikor?\r\nPendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan\r\nyuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan\r\nadalah jenis data primer dan jenis data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini\r\nadalah Hakim Pengadilan Negri Tanjung Karang dan Dosen Fakultas Hukum\r\nUnversitas Lampung.\r\nHasil penelitian dan pembahasan ini adalah (1) Penegakan hukum terhadap saksi\r\nyang memberikan keterangan palsu dalam perkara tipikor adalah hal yang tidak\r\nmudah semudah kita membalikkan telapak tangan. Karena dalam hal ini hakim\r\nlah yang harus pandai-pandai menilai keterangan yang diberikan saksi dengan\r\nmenggunakan intuisinya serta pengalaman-pengalamannya selama menjadi hakim\r\nditambah dengan beberapa alat bukti lainnya. Hakim harus mengambil sikap tegas\r\napabila dirasa adanya kejanggalan terhadap keterangan yang diberikan saksi\r\ntersebut (2) Faktor-faktor penghambat dalam penerapan Pasal 22 Undang-Undang\r\nTipikor adalah faktor hukum itu sendiri seperti perundang-undangannya yaitu\r\nmasih ada beberapa ketimpangan antara satu pasal dengan yang lain, faktor aparat\r\npenegak hukum yang masih kurang tegas dalam menghadapi saksi-saksi dalam\r\nsuatu perkara, faktor sarana dan fasilitas yang masih kurang memadai di dalam\r\nruang persidangan.Saran dalam penelitian ini adalah hakim sebaiknya patut dalam mencurigai\r\nketerangan yang diberikan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi, terkait\r\nperaturan yang ada pada perundang-undangan sebaiknya sanksi pidana yang\r\nterdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Tipikor agar dapat diubah mendekati\r\nsanksi yang diancamkan kepada pelaku kejahatan korupsi karena dengan\r\nmemberikan keterangan palsu atau berbohong bisa saja saksi tersebut juga terlibat\r\ndalam kejahatan korupsi tersebut. Kemudian fasilitas dan sarana yang mendukung\r\njuga sangat dibutuhkan dalam hal menegakkan hukum.\r\nKata Kunci : Penegakan Hukum, Saksi, Keterangan Palsu, Tindak Pidana\r\nKorupsi."^^ . "2018-08-15" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "1412011115"^^ . "DINI DESTIA AMIR"^^ . "1412011115 DINI DESTIA AMIR"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG\r\nMEMERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA TINDAK\r\nPIDANA KORUPSI (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG\r\nMEMERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA TINDAK\r\nPIDANA KORUPSI (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG\r\nMEMERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA TINDAK\r\nPIDANA KORUPSI (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG\r\nMEMERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA TINDAK\r\nPIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG\r\nMEMERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA TINDAK\r\nPIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG\r\nMEMERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA TINDAK\r\nPIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG\r\nMEMERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA TINDAK\r\nPIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG\r\nMEMERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA TINDAK\r\nPIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG\r\nMEMERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA TINDAK\r\nPIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG\r\nMEMERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA TINDAK\r\nPIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG\r\nMEMERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA TINDAK\r\nPIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG\r\nMEMERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA TINDAK\r\nPIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG\r\nMEMERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA TINDAK\r\nPIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG\r\nMEMERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA TINDAK\r\nPIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG\r\nMEMERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA TINDAK\r\nPIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG\r\nMEMERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA TINDAK\r\nPIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG\r\nMEMERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA TINDAK\r\nPIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG\r\nMEMERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA TINDAK\r\nPIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #32938 \n\nANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG \nMEMERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA TINDAK \nPIDANA KORUPSI\n\n" . "text/html" . . . "Korupsi" . .