creators_name: ANDIKA NAFKA RAZAK, 1012011312
creators_id: andika.nafka@gmail.com
type: other
datestamp: 2018-08-24 08:30:29
lastmod: 2018-08-24 08:30:29
metadata_visibility: show
title: PERBANDINGAN PENGATURAN TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU DALAM 3(TIGA) UNDANG-UNDANG,UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999, UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
ispublished: pub
subjects: JF
subjects: JS
full_text_status: restricted
abstract: Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan pembentukan daerah otonomi baru, yang tertuang dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah, serta menganalisis politik hukum perubahan pengaturan tentang pembentukan daerah otonomi baru yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah pasca reformasi. Pendekatan masalah dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok masalah yang diteliti. Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan, Pertama, faktor yang mempengaruhi berubahnya aturan tentang pembentukan daerah otonomi baru didalam undang-undang tentang pemerintahan daerah pasca reformasi dikarenakan, pembentukan daerah otonom baru yang terbentuk seringkali tidak efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak memuaskan. Kedua, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan pada landasan hukum didalam undang-undang tentang pemerintahan daerah pasca reformasi, adapun perbedaannya adalah pada pasal yang mengatur persyaratan, kriteria dan mekanisme pembentukan daerah otonom baru, sedangkan persamaannya terletak pada pasal yang mengatur tentang daerah yang gagal dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Kata Kunci: Pembentukan Daerah Otonom Baru, Pemerintahan Daerah



ABSTRACT

This study aims to compare the arrangements for the formation of new autonomous regions, which are contained in the law on regional governance, and analyze the legal politics of regulatory changes regarding the establishment of new autonomous regions regulated in the post-reform local government laws. The problem approach is carried out through a normative juridical approach, by examining all the laws and regulations related to the subject matter under study. The data analyzed is secondary data in the form of legal materials, especially primary legal materials and secondary legal materials. Data analysis used is qualitative analysis. The results of the discussion show, First, the factors that influence the changing rules regarding the formation of new autonomous regions in the law on post-reform local government because, the formation of new autonomous regions that are formed is often ineffective to improve the welfare of the community and also cause unsatisfactory public services. Secondly, there are some differences and similarities in the legal basis in the law regarding post-reform local government, the difference is in the article which regulates the requirements, criteria and mechanism for the formation of new autonomous regions, while the similarities lie in the articles governing regions that fail to organize regional autonomy.

Keywords: Formation of New Autonomous Region, Regional Government
date: 2018-05-24
date_type: published
publisher: Fakultas Hukum
place_of_pub: Universitas Lampung
id_number: 1012011312
citation:   ANDIKA NAFKA RAZAK, 1012011312  (2018) PERBANDINGAN PENGATURAN TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU DALAM 3(TIGA) UNDANG-UNDANG,UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999, UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014.  Fakultas Hukum, Universitas Lampung.     
document_url: http://digilib.unila.ac.id/33041/1/ABSTRAK.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/33041/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/33041/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf