@misc{eprints3316,
           month = {Maret},
           title = {TINJAUAN HISTORIS PENATAAN ULANG MASALAH AGRARIA
PASCA PEMBERLAKUAN UUPA TAHUN 1960},
          author = {0713033016 Ardi Susanto},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS KIP},
            year = {2014},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/3316/},
        abstract = {Setelah dirumuskan melalui lima kali pergantian panitia perumusan undang-undang,
akhirnya tanggal 24 September 1960 UUPA diresmikan dan di cantumkan di
lembaran negara. Undang-undang pokok agraria mengandung azas yang berkenaan
dengan perombakan struktur agraria. UUPA menjadi landasan hukum dalam
pelaksanaan pembaharuan agraria. Oleh sebab itu pasca pemberlakuan UUPA,
pemerintah melakukan penataan masalah agraria di Indonesia. Dalam perombakan
struktur agraria, pemerintah melakukan langkah-langkah revolusioner, yaitu.
Pendaftaran ulang tanah, penentuan tanah berlebih, mengatur kembali mengenai
masalah bagi hasil serta puncak dari kebijakan revolusioner tersebut adalah
redistribusi tanah.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan
redistribusi tanah pasca pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
tahun 1960. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan
redistribusi tanah pasca pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
tahun 1960. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Historis.
Teknik pengumpulan data sekunder yang berasal dari dokumen serta buku-buku
yang relevan dengan permasalahan penelitian yang didapat melalui teknik
kepustakaan dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang digunakan
adalah teknik analisis data kualitatif.
Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal
24 September 1960 merupakan peristiwa penting di bidang agraria dan pertanahan
di Indonesia. Dengan lahirnya UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA tersebut
kebijakan-kebijakan pertanahan di era pemerintahan kolonial Belanda mulai
ditinggalkan. Melalui program penataan ulang masalah agraria, pemerintah
melaksanakan redistribusi tanah pada tahun 1961 dengan tujuan mensejahterakan
keluarga petani yang tidak memliki lahan ataupun memiliki lahan di bawah 0,5
hektar. Redistibusi tanah dilaksanakan melalui PP No 224 tahun 1961 dan
peraturan menteri agraria sebagai petunjuk pelaksanaan. Redistribusi tanahberlangsung mulai tanggal 24 September 1961 dan dilaksanakan dalam dua tahap
sampai dengan keruntuhan orde lama. Melalui redistribusi tanah tahap 1 dan 2
pemerintah orde lama berhasil merestribusikan tanah kepada petani miskin
sebanyak 801.317 hektar lahan yang dibagikan kepada 847.143 keluarga petani,
dengan rata-rata setiap keluarga petani mendapatkan 0,94 hektar lahan garapan.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah UUPA disahkan sebagai sumber hukum dari
penataan ulang masalah agraria. Redistribusi tanah adalah puncak dari upaya
penataan ulang maslah agraria pasca pemberlakuan UUPA tahun 1960 dengan
tujuan agar sejumlah tanah yang mengalami kekosongan pemilik dapat
dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia khususnya para petani miskin yang selama ini
hanya menjadi buruh tani pada sejumlah penguasa kaya.}
}