<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG"^^ . "Kebijakan pendataan ulang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bandar\r\nLampung merupakan kebijakan yang dikeluarkan Walikota Bandar Lampung di\r\nkarenakan banyaknya bangunan gedung yang tidak sesuai dengan sertifikat IMB,\r\nsehingga pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan Surat Keputusan\r\nWalikota Nomor 773/V.54/HK/2016 tentang Pembentukan Tim Pendataan Massal\r\nPBB-P2 pada Kota Bandar Lampung tahun 2016 guna memberikan kemudahan\r\nbagi masyarakat untuk memiliki surat IMB dan memperbaharui surat IMB yang\r\ntidak lagi sesuai dengan bangunan gedung.\r\nPendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif\r\ndan yuridis empiris. Data yang di gunakan adalah data primer yang dikumpulkan\r\ndengan mengkaji undang-undang terkait tentang pendataan ulang IMB dan data\r\nsekunder didapatkan melalui narasumber penelitian terdiri dari Kepala Badan\r\nPenanaman Modal dan Perizinan Kota bandar Lampung, Dinas Tata Kota Bandar\r\nLampung dan kecamatan di Kota Bandar Lampung. Pengumpulan data dilakukan\r\ndengan studi kepustakaan dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara\r\ndeskriptif kualitatif.\r\nHasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pelaksanaan Kebijakan\r\nPendataan Ulang IMB di Kota Bandar Lampung tidak berjalan dengan baik,\r\nterbukti dari hasil peneliatian, dengan adanya Kebijakan Pendataan Ulang IMB\r\nkurang dari 50% yang melakukan perubahan sertifikat IMB di kota Bandar\r\nLampung. Faktor penghambat tidak berjalan dengan baiknya kebijakan pendataan\r\nulang IMB dikarenakan tim yang melakukan pendataan ulang diluar tugas pokok\r\ndan fungsi dari pemerintah kota bandar lampung serta masih kurangnya alat ukur\r\nyang dimiliki dalam menjalankan proses pendataan ulang IMB.\r\nSaran dalam penelitian ini adalah kebijakan pendataan ulang IMB merupakan\r\nsalah satu kebijakan yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dengan\r\nmeningkatkan pendapatan asli daerah. Pengoptimalan serta pematangan bagi\r\npelaksana kebijakan perlu dilakukan, sehingga pelayanan yang akan diberikan\r\nkemasyarakat dapat berjalan baik yang nantinya mampu memberikan kesadaran\r\nbagi masyarakat untuk tertib akan aturan.\r\nKata Kunci : Kebijakan, Pendataan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB)\r\n\r\n\r\n\r\nabstract\r\n\r\nThe policy of re-registration of Building Permit (IMB) in Bandar Lampung City\r\nwas a policy issued by the Mayor of Bandar Lampung due to the large number of\r\nbuildings that were not in accordance with the IMB certificate, so that the Bandar\r\nLampung City Government issued a Mayor Decree Number 773 / V.54 / HK /\r\n2016 concerning the Establishment of the UN-P2 Mass Data Collection Team in\r\nBandar Lampung City in 2016 in order to make it easier for the community to\r\nhave an IMB letter and renew the IMB letter which is no longer in accordance\r\nwith the building.\r\nThe problem approach used is a normative and juridical empirical juridical\r\napproach. The data used is primary data collected by reviewing the laws related to\r\ndata collection of IMB and secondary data obtained through the resource person\r\nof the study consisting of the Head of the Investment and Licensing Agency of the\r\ncity of Lampung, the City Planning Office of Bandar Lampung and sub-districts\r\nin the city of Bandar Lampung. Data collection was carried out with literature\r\nstudies and field studies, then the data were analyzed using qualitative descriptive.\r\nThe results of the study and discussion showed that the implementation of the\r\nIMB Re-registration Policy in Bandar Lampung City was not going well, as\r\nevidenced by the results of the study, with the IMB Re-data Collection Policy less\r\nthan 50% that made changes to the IMB certificate in Bandar Lampung city. The\r\ninhibiting factor is not going well with the IMB re-data collection policy because\r\nthe team is conducting data collection outside the main tasks and functions of the\r\nLampung city government and there is still a lack of measuring instruments in\r\ncarrying out the IMB re-registration process.\r\nThe suggestion in this study is that the IMB re-registration policy is one of the\r\npolicies that can provide benefits for the community by increasing local revenue.\r\nOptimization and maturation for policy implementers needs to be done, so that the\r\nservices that will be provided by the community can run well which will be able\r\nto provide awareness for the community to be orderly.\r\nKey Words : Policy,Registration, Building Permit"^^ . "2018-08-15" . . . . . "UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . . . . . "Risky Putra"^^ . "Nandha "^^ . "Risky Putra Nandha "^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . "HTML Summary of #33211 \n\nKEBIJAKAN PENDATAAN ULANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN \nDI KOTA BANDAR LAMPUNG\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .