TY  - GEN
CY  -  UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints33330
UR  - http://digilib.unila.ac.id/33330/
A1  - ZULKARNAIN , 1412011453
Y1  - 2018/09/12/
N2  - Di dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011
pemungutan pajak parkir kendaraan bermotor di wilayah Bandar Udara Radin Inten II sebesar
30%. Berdasarkan informasi dari Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Lampung Selatan pada Bulan Januari Tahun 2017 sampai dengan Bulan Juni
Tahun 2018 pihak Bandar Udara Radin Inten II tidak mau membayar pajak parkir kepada
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini menjadi serius, karena nilai pajak parkir di
Bandar Udara Radin Inten II tersebut masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
Permasalahan dalam penelitian : 1) Bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan pemungutan
pajak parkir kendaraan bermotor di Bandar Udara Radin Inten II sebagai kontribusi terhadap
peningkatan PAD Kabupaten Lampung Selatan? 2) Apakah faktor penghambat dalam
pelaksanaan pemungutan pajak parkir kendaraan bermotor di Bandar Udara Radin Inten II
terhadap peningkatan PAD Kabupaten Lampung Selatan? Penulisan skripsi ini menggunakan
dua macam pendekatan masalah, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis
empiris. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan
dari hasil yang didapatkan, baik dari hasil kepustakaan maupun dari hasil data lapangan.
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir
adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan
dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan
tempat penitipan kendaraan bermotor. Di dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten
Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 pemungutan Pajak Parkir Kendaraan Bermotor di
Wilayah Bandar Udara Radin Inten II sebesar 30%.
Pelaksanaan pemungutan pajak parkir kendaraan bermotor di Bandar Udara Radin Inten II
Kabupaten Lampung Selatan dalam meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam
meningkatkan penerimaan pajak tersebut pada dasarnya denga cara Self Assessment System
yaitu suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk
memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.
ii
Faktor penghambat yang dihadapi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Lampung Selatan dalam melaksanakan pemungutan pajak parkir kendaraan di Bandar Udara
Radin Inten II, yaitu : Bandar Udara Radin Inten II saat ini sudah menjadi Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD). Pengoperasian lahan parkir Bandar Udara Radin Inten II
diselenggarakan oleh pemerintah yang dikecualikan tidak termasuk dalam objek sesuai
dengan Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Penghasilan dari penyelenggaraan tempat parkir Unit
Penyelenggaraan Bandar Udara Radin Inten II merupakan termasuk dalam Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kata lain, yang langsung disetorkan ke KAS Negara.
Saat ini terhitung dari Bulan Januari Tahun 2017 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2018
Pajak Kendaraan Bermotor di Bandar Udara Radin Inten II di kelola oleh pihak Swasta yaitu
PT. Hesadewanto Mandiri Air (PT. HMA). PT. Hesadewanto Mandiri Air beralamat di Jl. Ma
Ali Nomor 5 Lingkungan 1 Way Halim, Kota Bandar Lampung.
Kata Kunci : Pajak Parkir Kendaraan Bermotor di Bandar Udara Radin Inten II,
Pendapatan Asli Daerah, Pemungutan, Faktor Penghambat.
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - Pengaturan Pemungutan Pajak Parkir Kendaraan Bermotor
Di Bandar Udara Radin Inten II dan Kontribusinya
Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Lampung Selatan
AV  - restricted
ER  -