The repository administrator has not yet configured an RDF license.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (Studi Komparasi di Propinsi DKI Jakarta)
Kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) merupakan suatu permulaan bagi sekolah agar dapat dikatakan sebagai sekolah dengan gelar SBI. Kebijakan tersebut telah diatur oleh pemerintah dalam Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 yang didalamnya terdapat aturan mengenai pelaksanaan sekolah untuk kemudian dapat menjadi SBI. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan RSBI dan apa saja kendala-kendala yang terdapat dalam proses implementasinya selama ini. Kebijakan RSBI yang diteliti adalah implementasi kebijakan RSBI pada jenjang SMA. Penelitian ini merupakan sebuah studi komparasi yang dilakukan di Propinsi DKI Jakarta dengan mengambil dua sampel sekolah. Kedua sekolah tersebut adalah SMAN 68 dan SMAN 81 Jakarta. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus. Desain penelitian yang digunakan adalah desain multikasus. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan RSBI lebih berjalan dengan baik di SMAN 81 Jakarta dibandingkan dengan SMAN 68 Jakarta. Terdapat pula dua hal yang menjadi kendala pada implementasi kebijakan RSBI ini, yaitu dana yang kurang memadai dan minimnya dukungan publik terhadap kebijakan ini. Kata kunci: Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan implementasi kebijakan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (Studi Komparasi di Propinsi DKI Jakarta) (File PDF)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (Studi Komparasi di Propinsi DKI Jakarta) (Archive)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (Studi Komparasi di Propinsi DKI Jakarta) (Other)
HTML Summary of #334 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (Studi Komparasi di Propinsi DKI Jakarta)
HV Social pathology. Social and public welfare
L Education (General) = Pendidikan