The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan melalui Penyesuaian NJOP (Studi di Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) ialah pajak yang dipungut berdasarkan atas kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan bumi dan bangunan. Kebijakan pendaerahan PBB-P2 dilakukan paling lambat 1 Januari 2014 sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung mengambil kebijakan untuk mendaerahkan PBB terhitung mulai 1 Januari 2012. Dasar pengenaan PBB-P2 ialah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), nilai NJOP kota Bandar Lampung belum mengalami perubahan selama 5 tahun terakhir ini dan tidak dievaluasi oleh Kementrian Keuangan, sehingga Pemerintah Kota melaksanakan penyesuaian NJOP yang merupakan kewenangan daerah dalam penetapan tarif pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ternyata hal tersebut berimbas kenaikan tarif PBB-P2 hingga 300% yang membebani mayoritas masyarakat khususnya golongan I, masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan upaya mencari tahu bagaimana implementasi kebijakan serta faktor penghambat dalam implementasi kebijakan PBB-P2 melalui penyesuaian NJOP. Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pemeriksaan keabsahan data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan PBB-P2 melalui penyesuaian NJOP belum maksimal, kesimpulan ini berdasarkan pada (1)Ukuran dan tujuan dalam implementasi PBB-P2 telah dicapai namun indikator output nya belum sesuai dengan yang ditetapkan, (2)Sumber kebijakan belum memadai; kurangnya biaya survei ke lapangan, dan kurangnya kemampuan pegawai dalam teknologi informasi, Standar Operasional Prosedur (SOP) masih dalam bentuk rancangan, (3)Komunikasi tidak melibatkan seluruh pihak yang berkaitan, dan masyarakat mengakui tidak disosialisasikan dan tidak ada survei langsung yang dilakukan, (4)Karakteristik badan pelaksana disesuaikan pada Peraturan, namun pelaksanaanya masih terdapat tumpah tindih tugas antar pegawai dan kurangnya pemahaman pegawai, (5)Kecenderungan Pelaksana mendukung segala kebijakan Pemerintah Kota untuk merealisaikan ukuran dan tujuan namun belum adanya sistem penghargaan dan sanksi bagi pegawai Dinas Pendapatan Kota, (6)Kondisi sosial,ekonomi,politik belum diperhatikan dalam pelaksanaan penetapan NJOP ini yaitu dari tidak adilnya tarif PBB-P2 adanya ketidakseimbangan nilai pajak berdasarkan golongan. Kata Kunci:Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan, Penyesuaian NJOP, Implementasi kebijakan
Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan melalui Penyesuaian NJOP (Studi di Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung) (File PDF)
Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan melalui Penyesuaian NJOP (Studi di Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung) (Archive)
Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan melalui Penyesuaian NJOP (Studi di Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung) (Other)
HTML Summary of #336 Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan melalui Penyesuaian NJOP (Studi di Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung)
HV Social pathology. Social and public welfare