%A 1442011035 RISCY FERNANDA
%T PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN
SATWA BIOTA LAUT JENIS KIMA RAKSASA DI PERAIRAN TELUK
LAMPUNG
(Studi kasus Ditpolair Polda Lampng)
%X ABSTRAK
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN
SATWA BIOTA LAUT JENIS KIMA RAKSASA DI PERAIRAN TELUK
LAMPUNG
(Studi kasus Ditpolair Polda Lampng)
Oleh
Riscy Fernanda
Kima Raksasa adalah merupakan satwa dari kelas Bivilia yang artinya biota ini
bertubuh lunak dan dilindungi sepasang cangkang bertangkup seperti kerang
lainnya. Kima Raksasa berfungsi sangat besar bagi ekosistem yang ada di
perairan. Kima raksasa hidup berdekatan dengan ekosistem terumbu karang.
Selain berfungsi sebagai filter alami air laut. Kima Raksasa menjadi komoditi
dengan harga yang mahal untuk di ekspor ke luar negeri.fungsi Kima Raksasa
yang begitu besar membuat eksploitasi Kima Raksasa begitu marak dan susah
untuk diberantas hingga membuat Kima Raksasa mulai mengalami
kepunahan.Berdasarkan hal-hal tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan
dalam penulisan skripsi ini adalah, bagaimanakah penegakan hukum yang
dilakukan oleh Ditpolair Polda Lampung dalam menanggulangi Penangkapan
Kima Raksasa di perairan Teluk Lampung, dan apakah yang menjadi faktor
penghambat dalam Penegakan hukum terhadap penangkapan Kima Raksasa di
Perairan Teluk Lampung.
Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
yuridis empiris dan yuridis normatif dengan tipe penelitian analisis deskriptif.
Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder serta pengumpulan data
menggunakan studi perpustakaan, wawancara dan study dokumen. pengolahan
data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan sistematika data. data yang telah
diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif
kualitatif.
Riscy Fernanda
Hasil penelitian yang dilakukan, penegakan hukum terhadap tindak pidana
penangkapan biota laut jenis Kima Raksasa di perairan Teluk Lampung dilakukan
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang no 5 tahun 1990
tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. dikenakan pasal
40 ayat (2), dan peraturan pemerintah no 7 tahun 1999 tentang pengawetan dan
jenis tubuhan dan satwa. faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana
terhadap penangkapan Biota laut jenis Kima Raksasa yaitu :(a). Faktor penegak
hukum yaitu kurang nya anggota serta sarana dan prasarana yang masih kurang
memadai dalam menjaga ekosistem yang ada di perairan lampung, (b). faktor
masyarakat yang masih belum paham bahwa Kima raksasa adalah hewan yang di
lindungi serta masyarakat yang menangkap ikan menggunakan alat yang tidak
ramah lingkungan mengakibatkan ekosistem Kima dan ekosistem yang ada di
sekitarnya rusak dan mengakibatkan hampir punah. (c). faktor ekonomi yaitu
dimana masyarakat yang masih tergolong lemah yang mengakibatkan banyak
masyarakat yang ingin mengambil Kima Raksasa ini dikarenakan harga Biota
Laut jenis Kima merupakan komoditi yang mahal bila dijual. (d). faktor sarana
dan prasarana yaitu dimana masih tergolong minim untuk menanggulangi tindak
pidana tentang Kima Raksasa. (e). faktor kebudayaan yaitu dimana masih ada
beberapa kebiasaan yang menganggap kima menjadi bahan makanan yang boleh
di eksploitasi.
Penulis menyarankan bagi aparat penegak hukum perlu meningkatkan
pengawasan di perairan teluk lampung, perlunya peningkatan sarana dan
prasarana penunjang, serta melakukan sosialisasi secara berkala sehingga
masyarakat tidak melakukan penangkapan Kima Raksasa kembali.
Kata kunci : Penegakan Hukum pidana, terhadap Penangkapan Biota laut
jenis Kima Raksasa Teluk Lampung.
%D 2018
%I F. HUKUM
%L eprints33710