The repository administrator has not yet configured an RDF license.
SPATIAL PLANNING POLICY IN RELATION TO ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT IN NoRTH LAMPTING ngcnNcv KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Local regulation Number 08 of 2001 on Spatial Planning North Lampung Regency, should be one main in licensing the implementation of develop.n"rri, however in faci local govemment of North Lampung Regency permits industrial estautistrment in forbidden industrial areas. consequently, it must be investigated abgut ':sputiur planning p;ii"y in Relation to Environmental Protection and Management in Nortir Lampung Regency,,. The problems of research are how spatial planning policy in relafion to environm"rtul piot"ction and management in north Lampung regency is a"a how instrument of spatial planning law in environmental protection and management is. According to the probl-em above, problems approach which is used are normative juridical and empirical' The types of data which are- used are primary data and secondary data. primary data was gotten by conversation results and secondary data-was gotten by literature sfudy, and was analyzed by qualitative. The result of research concludes, that spatial glanning policy in north Lampung Regency does not follow legal local regulation, it was pror"d by indistrial license granted tapioca factories in Kali cinta Village, whigh is according to local regulatior is not industrial areas. Instrument of spatial planning law which is used are instrument If ,putial planning law, space usage, space of usage control' Instrument of spatial planning should te guidanc" ii i*pr"irr"ntation of spatial planning' Instrument of spatial planning_laiv north rffiung regency is achieved in spatial planning north Lampung regency ureu- Instrument of siatial uJug"'tuw in north Lampung regency consists of planning spatial usage and d-esign or rlutiur urug". Instrument lqucturg space usage control law in north Lampung regen"y *u, done through supervision of and enforcement in space usage and licensing. Kelvords : Policy, Spatial, Environmental Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun. 2001 tentang Tata Ruang Kabupaten Lampung Utara, seharusnya menjadi dasar dalam pemberian izin pelaksanaan pembangunan, namun pada kenyataannya pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara memberikan izin pendirian industri di kawasan yang bukan kawasan industri. Oleh sebab itu perlu diteliti tentang “Kebijakan Penataan Ruang Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Permasalahan yang ada dalam tesis ini adalah, Bagaimanakah kebijakan penataan ruang dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Utara dan bagaimanakah instrumen hukum penataan ruang dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam menjawab permasalahan yang ada di penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dan data sekunder bersumber dari studi pustaka, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa kebijakan penataan ruang di Kabupaten Lampung Utara belum mengikuti peraturan daerah yang ditetapkan, hal ini dibuktikan dengan diberikannya Izin usaha industri pabrik tapioka di Desa Kali Cinta, yang berdasarkan Perda tersebut bukan kawasan industri. Instrumen hukum penataan ruang yang digunakan adalah instrumen hukum perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Instrumen penataan ruang tersebut seharusnya dijadikan pedoman dalam menginplementasikan penataan ruang. Instrumen hukum perencanaan ruang Kabupaten Lampung Utara diwujudkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara. Instrumen hukum Pemanfaatan ruang di Kabupaten Lampung Utara, terdiri dari rencana struktur pemanfaatan ruang dan pola pemanfaatan ruang. Instrumen hukum pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan melalui pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang dan pemberian izin. Kata Kunci: Kebijakan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup.
SPATIAL PLANNING POLICY IN RELATION TO ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT IN NoRTH LAMPTING ngcnNcv KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA (File PDF)
SPATIAL PLANNING POLICY IN RELATION TO ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT IN NoRTH LAMPTING ngcnNcv KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA (Other)
HTML Summary of #3411 SPATIAL PLANNING POLICY IN RELATION TO ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT IN NoRTH LAMPTING ngcnNcv KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA