%A 0922011046 RIZKY ALAMSYAH
%T EVALUASI TERHADAP TATA CARA REKRUTMEN CPNS DI KOTA
BANDAR LAMPUNG
%X Proses pelaksanaan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia seringkali
menjadi sorotan di masyarakat, permasalahan pro-kontra yang terjadi di
masyarakat disebabkan lemahnya mekanisme penyelenggaran rekrutmen sehingga
menyebabkan munculnya ketidakpuasan di masyarakat. Permasalahan yang
terjadi adalah belum terjaringnya pelamar CPNS yang memiliki kualitas sesuai
dengan keinginan pemerintah daerah. Faktor penyebabnya adalah substansi
seleksi/ujian CPNS tidak mampu mengukur kompetensi yang dimiliki oleh
pelamar CPNS selain itu pula aspek daya nalar, daya analitis, kepribadian,
kemampuan penggunaan bahasa Indonesia dan Asing serta penggunaan Teknologi
Informasi belum mampu untuk diukur melalui tes yang sekarang dilaksanakan.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan tata cara
rekrutmen CPNS di Kota Bandar Lampung? dan bagaimana tata cara rekrutmen
CPNS yang tepat di Kota Bandar Lampung?
Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan
yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan metode untuk
memperoleh kejelasan dan pemahaman berdasarkan realita yang ada yaitu tentang
evaluasi tata cara rekrutmen Pegawai Negeri Sipil di Kota Bandar Lampung
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2003 Tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2002 tentang, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000
tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 71 Tahun 2004 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
Tahun Anggaran 2004
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh dua pokok permasalahan yang diajukan
dalam penelitian ini, sebagai berikut: Pelaksanaan tata cara rekrutmen CPNS di
yang ada Kota Bandar Lampung belum optimal atau selektif dalam rekruitmen
aparatur khususnya CPNS pada Kota Bandar LampungTata cara rekrutmen CPNS
yang tepat di Kota Bandar Lampung belum sesuai dengan pelaksanaan PP No.48
Tahun 2005 Jo PP No. 43 Tahun 2007 yaitu motivasi, tekanan/intervensi, peran
kelembagaan dan pengawasan. Dalam hal pelaksanaan rekruitmen CPNS, masih
sering terjadi tekanan-tekanan ataupun intervensi dari berbagai pihak terhada
pihak penyelenggara (BKD) untuk mempengaruhi pelaksanaan rekruitmen
tersebut.
%D 2013
%I Universitas Lampung
%L eprints3419