creators_name: Winarno, 1222011040 type: thesis datestamp: 2014-09-29 01:52:32 lastmod: 2014-09-29 01:52:32 metadata_visibility: show title: THE POSITION OF MEASURED LAND FIGURE IN SETTLING LAND DISPUTE AND THE LEGAL SECURITY OF LAND OWNING RIGHT IN LAMPUNG PROVINCE KEDUDUKAN GAMBAR UKUR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI PROVINSI LAMPUNG ispublished: pub subjects: General full_text_status: restricted abstract: Disputes on land borders/locations often occur in society and these are caused by lack of land owner monitoring and some other factors that result in legal insecurity upon the land owning right. In registering a land, land measurement activity is conducted to obtain physical legal security of land. Settling disputes of land borders/locations can be done by recovering borders using land measured figure as a reference. This research used normative-empirical approach by identifying implementations of positive law provision on a certain legal case. This research used primary data collected from interview from informants and secondary data coming from primary and secondary law materials. Collected data were processed with data examination, data clarification, and data systematization. Data were analyzed qualitatively. The results showed that using land measured figure as one method of land dispute settlement by recovering the land. The land measured figure became one of jury’s considerations in examining land border disputes. In order to prevent and increase land dispute settlement and give the land owning right, the land handling had been regulated in Regulation of National Land Agency by prioritizing mediation. To reduce land disputes and to assure legal security upon land owning right, the national Land Agency of Indonesia Republic had been developing Geo KKP application with an objective to identify the land location of each land having number of land certificate/land owning right immediately. The researcher recommends that land borders should be marked with permanent stakes and the land should be utilized according to its purpose to prevent land disputes in the future. Every Land Agency office should be connected to internet to support Geo KKP application. Sengketa batas/letak tanah banyak terjadi di masyarakat yang di sebabkan oleh kurangnya pengawasan pemilik tanah dan beberapa faktor lain sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum hak atas tanah. Dalam pendaftaran tanah salah satunya dengan kegiatan pengukuran untuk memperoleh kepastian hukum fisik bidang tanah. Dalam menyelesaikan sengketa batas/letak bidang tanah salah satunya dengan melakukan pengembalian batas dengan menggunakan Gambar Ukur. Pendekatan masalah dilakukan dengan metode pendekatan normatif-empiris yaitu mengidentifikasi implementasi ketentuan hukum positif pada suatu peristiwa hukum tertentu. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Data yang telah dikumpulkan diolah dengan cara memeriksa data, klasifikasi data, dan sistematika data, selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa Gambar Ukur sebagai salah satu alat untuk penyelesaian sengketa batas dengan cara pengembalian batas. Gambar Ukur menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara sengketa batas. Dalam rangka mencegah dan mempercepat menyelesaikan sengketa pertanahan serta memberi jaminan kepastian hukum hak atas tanah, BPN dalam penyelesaian sengketa berperan sebagai mediator dengan prinsip alternative dispute resolution/ADR, dan seiring dengan perkembangan teknologi untuk mengurangi terjadinya sengketa tanah dan menjamin kepastian hukum hak atas tanah, BPN RI telah mengembangkan aplikasi Geo KKP yang bertujuan agar setiap bidang tanah yang telah bernomor hak/sertipikat dapat langsung diketahui letak bidang tanahnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar setiap batas bidang tanah dipasang tanda batas/patok secara permanen dan tanahnya dimanfaatan sesuai peruntukkannya agar tidak terjadi sengketa batas dikemudian hari, serta penanganan sengketa pertanahan yang telah diatur sedemikian rupa didukung dengan kemajuan teknologi dan untuk mendukung aktifnya aplikasi Geo KKP diperlukan SDM yang handal pada setiap kantor pertanahan serta jaringan internet yang memadai dan adanya alternatif ketika terjadi pemadaman listrik ketika jam kerja sehingga tidak menganggu kinerja aplikasi tersebut. date: 2014-05-26 date_type: published institution: Universitas Lampung department: Fakultas Hukum thesis_type: masters citation: Winarno, 1222011040 (2014) THE POSITION OF MEASURED LAND FIGURE IN SETTLING LAND DISPUTE AND THE LEGAL SECURITY OF LAND OWNING RIGHT IN LAMPUNG PROVINCE KEDUDUKAN GAMBAR UKUR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI PROVINSI LAMPUNG. Masters thesis, Universitas Lampung. document_url: http://digilib.unila.ac.id/3420/1/ABSTRACT.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/3420/2/ABSTRAK.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/3420/3/COVER%20DEPAN.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/3420/4/COVER%20DALAM.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/3420/5/LEMBAR%20PERSETUJUAN.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/3420/6/LEMBAR%20PENGESAHAN.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/3420/7/LEMBAR%20PERNYATAAN.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/3420/8/RIWAYAT%20HIDUP.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/3420/9/MOTO.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/3420/10/LEMBAR%20PERSEMBAHAN.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/3420/11/DAFTAR%20ISI.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/3420/12/BAB%20I.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/3420/13/BAB%20II%20.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/3420/14/BAB%20III%20.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/3420/15/BAB%20IV.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/3420/16/BAB%20V.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/3420/17/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf