<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009"^^ . "Sebagai Negara kepulauan dan Negara yang sedang berkembang, maka Indonesia\r\nsangat membutuhkan jasa pengangkutan untuk menghubungkan pulau yang satu\r\ndengan pulau yang lain. Kondisi dan keadaan seperti itulah yang mengakibatkan jasa\r\npengangkutan menjadi sangat penting, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari\r\nribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan\r\ndanau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan\r\nudara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Digantinya Undang-Undang\r\nNomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan Undang-\r\nUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan merupakan\r\nawal perubahan sistem dalam pengaturan lalu lintas dan penerapan sanksi atas\r\npelanggaran lalu lintas. Maka permasalahan yang dibahas penulis dengan\r\nmengajukan dua permasalahan yaitu : (1) Bagaimanakah Peran Penyidik Polri dalam\r\npelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tentang kelebihan muatan berdasarkan\r\nUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009? (2) Apa faktor-faktor penghambat Penyidik\r\nPolri dalam melaksanakan peran penyidik terhadap pelanggaran lalu lintas dan\r\nangkutan jalan tentang kelebihan muatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22\r\nTahun 2009?\r\nPendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan\r\nyuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer\r\nyaitu data yang diperoleh langsung diperoleh dari penelitian di Kepolisian Daerah\r\nProvinsi Lampung, data sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan\r\npenjelasan terhadap bahan hukum primer dan data tersier yaitu bahan-bahan yang\r\nmemberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang berkaitan\r\ndengan materi penulisan yang berasal dari kamus hukum.\r\nBerdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis yakni peran penyidik kepolisian\r\nterhadap angkutan umum yang kelebihan muatan sebagai upaya dalam\r\nmenanggulangi atau menekan angka pelanggaran lalu lintas dengan cara Sarana penal\r\nadalah upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitik beratkan pada sifat\r\nrepresif yaitu penindasan, pemberantasan, penumpasan. Sarana penal ini dapat\r\nterlihat dengan adanya sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan.\r\nSarana penal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang\r\nLalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat dalam Bab XX tentang ketentuan pidana.\r\nTindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi peningkatan\r\nPelanggaran lalu lintas di jalan raya di Provinsi Lampung diantaranya adalah dengan\r\n1.Dengan menilang para pelaku pelanggaran lalu lintas 2.Meningkatkan operasi\r\nkepolisian (razia) kendaraan bermotor yang dilakukan oleh kepolisian yang juga\r\ndibantu oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Faktor-faktor peghambat adalah\r\nsebagai berikut: 1.Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undangundang\r\nsaja, 2.Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun\r\nmenerapkan hukum, 3.Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan\r\nhukum, 4.Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau\r\nditerapkan, 5.Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang\r\ndidasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.\r\nBerdasarkan penelitian, penulis menyarankan agar: 1.Aparat Penyidik Kepolisian\r\nNegara Republik Indonesia khususnya daerah Lampung agar terus melaksanakan\r\npenindakan atau operasi kepolisian (razia) kendaraan bermotor secara berkala atau\r\nsesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku agar tingkat angka pelanggaran lalu\r\nlintas di Provinsi Lampung terus berkurang setiap tahunnya. 2.Kepada Pemerintah\r\nProvinsi Lampung ataupun pihak yang terkait agar sarana dan prasarana lalu lintas\r\ndapat diperbaiki demi kenyamanan dan keselamatan berkendara masyarakat. 3.Perlu\r\nadanya kesadaran dari setiap masyarakat untuk taat pada hukum dan aturan yang\r\nberlaku agar tingkat pelanggaran lalu lintas yang dapat mengakibatkan kerusakan\r\ninfrastruktur dapat berkurang."^^ . "2014-09-11" . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Fakultas Hukum"^^ . . . . . . . "1012011118"^^ . "Andri Wetson RH"^^ . "1012011118 Andri Wetson RH"^^ . . . . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (File PDF)"^^ . . . "COVER DALAM.pdf"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (File PDF)"^^ . . . "COVER LUAR.pdf"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (File PDF)"^^ . . . "DAFTAR ISI.pdf"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (File PDF)"^^ . . . "HALAMAN PENGESAHAN.pdf"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (File PDF)"^^ . . . "HALAMAN PERSETUJUAN.pdf"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (File PDF)"^^ . . . "MOTO.pdf"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (File PDF)"^^ . . . "PERSEMBAHAN.pdf"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (File PDF)"^^ . . . "RIWAYAT HIDUP.pdf"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (File PDF)"^^ . . . "SANWACANA.pdf"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (File PDF)"^^ . . . "BAB I.pdf"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (File PDF)"^^ . . . "BAB II.pdf"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (File PDF)"^^ . . . "BAB III.pdf"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (File PDF)"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (File PDF)"^^ . . . "BAB V.pdf"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (File PDF)"^^ . . . "DAFTAR PUSTAKA.pdf"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #3484 \n\nPERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA \nTERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN \nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009\n\n" . "text/html" . . . " " . . . "Karya Karya Umum = 000" . .