TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints3535
UR  - http://digilib.unila.ac.id/3535/
A1  - SHARI PUTRI DMT, 1016041076
Y1  - 2014/06/13/
N2  - In realizing good governance, the government will establish a policy of government
transparency. namely Law No. 14 of 2008 on Public Information. Right of
information becomes increasingly important as the opening of the state organization
for public scrutiny the administration is more accountable.
One of mandate in Act No. 14 of 2008 about Public Information is Article 13 states
that public agency must indicate Documentation and Information Management
Officer (PPID) in the work environment. So , based on the Decree of the Head of
Communications
and
Information
Agency
of
Lampung
Province
800/88/III.07.05.05/2012 Diskominfo perform removal information and
Documentation Information Management Officer Regional Working Units (PPID-on
education) Diskominfo Lampung Province.
Based on the problems that have been described above, the method used in this study
is qualitative. This study will discuss how building capacity PPID Diskominfo
Institute of Lampung Province in organizing Public Information. And efforts that do
by agency's ability to adjust to a change in fulfilling public information requests
Based on the results it could be conclude that the capacity building PPID Diskominfo
Institute of Lampung Province in the Implementation of Public Information (KIP) is
not optimal. This is due to: the alignment between individual goals with the goals the
agency has not materialized, reasonable Informality in employment relationships
have not materialized in the Institute PPID Diskominfo. The relationship between
superior and subordinate is stiff due to indisposition. Informal relationships occur in
the subordinate work relationship with subordinates.
Key Words : Capacity Building, Open Public Information

Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, pemerintah membentuk suatu
kebijakan akan transparansi pemerintah. yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hak atas informasi menjadi penting
karena makin terbukanya penyelenggaraan negara untuk diawasi publik,
penyelenggaraan tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.
Salah satu amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dalam pasal 13 menyebutkan bahwa badan publik
wajib menunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
lingkungan kerjanya. Maka dengan itu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung Nomor 800/88/III.07.05.05/2012
Diskominfo melakukan pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPID-SKPD) Diskominfo Provinsi Lampung.
Berdasarkan permasalahan yang sudah diungkapkan diatas, metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini akan membahas bagaimana
pembangunan kapasitas Lembaga PPID Diskominfo Provinsi Lampung dalam
penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. Usaha ?usaha apa yag dilakukan
lembaga dalam menyesuaikan kemampuan dengan perubahan yang ada dalam
memenuhi permintaan informasi publik.
Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa pembangunan
kapasitas Lembaga PPID Diskominfo Provinsi Lampung dalam Penyelenggaraan
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) belum optimal. Hal ini disebabkan oleh :
keselarasan antara tujuan individu dengan tujuan lembaga belum terwujud,Informalitas yang wajar dalam hubungan kerja masih belum terwujud di dalam
Lembaga PPID Diskominfo. Hubungan antara atasan dengan bawahan masih kaku
dikarenakan adanya keseganan. Hubungan informal terjadi di dalam hubungan kerja
bawahan dengan bawahan.
Kata Kunci :Pembangunan Kapasitas, Keterbukaan Informasi Publik
PB  - Fakultas Isip
TI  - CAPACITY BUILDING OF DOCUMENTATION AND INFORMATION
MANAGEMENT OFFICER (PPID) INSTITUTION IN PROVINCE OF
LAMPUNG TO CREATE OPEN PUBLIC INFORMATION ( STUDY CASE
IN DISKOMINFO PROVINCE OF LAMPUNG)

PEMBANGUNAN KAPASITAS (CAPACITY BUILDING) KELEMBAGAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DALAM PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(STUDI PADA DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMASI PROVINSI
LAMPUNG)
AV  - restricted
ER  -