The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PROCUREMENT AUTHORITY FACILITY SECURITY RAILROAD CROSSING IN BANDAR LAMPUNG WEWENANG PENGADAAN FASILITAS KEAMANAN PERLINTASAN KERETA API DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Factors of safety in railway operations is determined by the security facilities that can ensure the safety of rail travel and general road users, and must be supported with good regulation and obvious. Up to now the regulation contained in Law No. 23 Year 2007 on Railways is less obvious set of security issues, so the Local Government and PT. KAI impressed allways throwing responsibility. The problem in this study were (1) How does the regulation authority provision of security of railway crossings in the city of Bandar Lampung? (2) How is the implementation of the procurement authority facility railroad crossing safety in Bandar Lampung? This research method using a normative approach and empirical jurisdiction. The data source consists of primary data and secondary data. Methods of data collection done by library research and field research. Data processing is done by inspection, classification, and systematic preparation. Analysis of the data using qualitative methods. The results of the study (1) Regulation the procurement authority facility railroad crossing safety is that the Lampung Provincial Transport Department has the authority to procure railway crossing security facility as a permit holder public road that crosses the train tracks, in accordance with Article 92 of Law no. 23/2007, Article 83 PP. 56/2009 and Article No. 11 PM. 36/2011 which mentions the construction, operation, maintenance, and safety of the intersection of railway lines and roads are the responsibility of the permit holder. (2) The provision of security authority railway crossings are (a) the Lampung Provincial Transport Department has so far not realize the provision of such facilities, it is because they hit obstacles and investment funding permits. (b) PT. KAI, although it does not have the authority to secure the road users and build security facilities, but in an effort to expedite rail travel company still builds doorstop at a certain point that is considered vulnerable. Faktor keselamatan dalam penyelenggaraan perkeretaapian ditentukan oleh fasilitas keamanan yang dapat menjamin keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan umum, serta harus didukung dengan pengaturan yang baik dan jelas. Hingga saat ini pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian kurang jelas mengatur permasalahan keamanan tersebut, sehingga pihak Pemerintah Daerah dan PT. KAI terkesan saling lempar tanggung jawab. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pengaturan wewenang pengadaan fasilitas keamanan perlintasan kereta api di Kota Bandar Lampung? (2) Bagaimanakah pelaksanaan wewenang pengadaan fasilitas keamanan perlintasan kereta api di Kota Bandar Lampung? Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan, pengklasifikasian, dan penyusunan sistematis. Analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian (1) Pengaturan wewenang pengadaan fasilitas keamanan perlintasan kereta api adalah bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Lampung memiliki kewenangan untuk pengadaan fasilitas keamanan perlintasan kereta api karena sebagai pemegang izin jalan umum yang melintasi rel kereta api, sesuai dengan Pasal 92 UU No. 23/2007, Pasal 83 PP No. 56/2009 dan Pasal 11 PM No. 36/2011 yang menyebutkan pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan keselamatan perpotongan jalur kereta api dan jalan menjadi tanggung jawab pemegang izin. (2) Pelaksanaan wewenang pengadaan fasilitas keamanan perlintasan kereta api adalah (a) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung hingga saat ini belum merealisasikan pengadaan fasilitas tersebut, hal ini dikarenakan masih terbentur kendala izin dan investasi pendanaan. (b) PT. KAI, walaupun tidak memiliki kewenangan untuk mengamankan pengguna jalan dan membangun fasilitas keamanan, akan tetapi dalam upaya memperlancar perjalanan kereta api pihaknya tetap membangun palang pintu di titik tertentu yang dianggap rawan.
PROCUREMENT AUTHORITY FACILITY SECURITY RAILROAD CROSSING IN BANDAR LAMPUNG WEWENANG PENGADAAN FASILITAS KEAMANAN PERLINTASAN KERETA API DI KOTA BANDAR LAMPUNG (File PDF)
PROCUREMENT AUTHORITY FACILITY SECURITY RAILROAD CROSSING IN BANDAR LAMPUNG WEWENANG PENGADAAN FASILITAS KEAMANAN PERLINTASAN KERETA API DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)
HTML Summary of #3566 PROCUREMENT AUTHORITY FACILITY SECURITY RAILROAD CROSSING IN BANDAR LAMPUNG WEWENANG PENGADAAN FASILITAS KEAMANAN PERLINTASAN KERETA API DI KOTA BANDAR LAMPUNG