TY  - GEN
CY  - Universitas Lampung
ID  - eprints3617
UR  - http://digilib.unila.ac.id/3617/
A1  - Anis Septiana, 1016021110
Y1  - 2014/09/29/
N2  - Implementation of good governance and public service improvement efforts and law enforcement required the existence of an external watchdog institutions are effectively able to control task organizers and Government in 2000, the President is attempting to come into being right the reform of the State and Government of the organization by forming the national Ombudsman commission through decision No. 44 in 2000. The national Ombudsman Commission aimed at helping Created and developed a conducive conditions in carrying out eradication of corruption, collusion and nepotism. Based on reports coming into the Office of the Ombudsman Representative RI Lampung in 2013 amounts to 120 Reports however that only 83 complaints resolved and the remaining 37 resolved entirely in 2014.
Uses this research is to develop theory-theory government science pertaining to theory organization pubik and may provide benefits and feedback, and the ideas to the Ombudsman Representative province of Lampung in Indonesia improve performance. While the methods used in this research deskriftif qualitative,
technical data by means of interview observation and documentation done with some informants they are men considered interest and bound in full that concern researchers.
This research result showed that the commission of ombudsman in Lampung by function can do control function to the public service in the case of education and board of investment and license city Lampung public complaints associated with deviations in to the public service in two the agency could be repaired after commission of ombudsman perform call for and investigative field that is exercised directly

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan upaya peningkatan pelayanan publik dan penegakan hukum diperlukan keberadaan lembaga pengawas eksternal yang secara efektif mampu mengontrol tugas penyelenggara dan pemerintahan pada tahun 2000 presiden berupaya untuk mewujudkan reformasi penyelenggaraan Negara dan pemerintahan dengan membentuk Komisi Ombudsman Nasional melalui keputusan No. 44 tahun 2000. Komisi Ombudsman Nasional bertujuan membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan laporan yang masuk ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Lampung pada Tahun 2013 berjumlah 120 laporan namun yang terselesaikan hanya 83 pengaduan dan 37 sisanya terselesaikan seluruhnya di tahun 2014.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung dalam menyelesaikan laporan serta pengaruhnya terhadap pelayanan publik. Adapun pengukuran kinerja dilihat dari aspek responsivtas, responsibilitas dan akuntabilitas. Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan teori-tori ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan teori organisasi pubik dan dapat memberikan manfaat dan masukan, serta ide kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung
dalam meningkatkan kinerja. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriftif kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengancara wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan dengan beberapa informan yaitu orang-orang yang dianggap berkepentingan dan terikat secara penuh yang menjadi perhatian peneliti.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keberadaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung secara fungsional bisa melakukan fungsi kontrol terhadap pelayanan publik dalam kasus di Dinas Pendidikan dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung pengaduan masyarakat yang terkait dengan adanya penyimpangan terhadap pelayanan publik di dua lembaga tersebut bisa diperbaiki setelah Ombudsman melakukan pemanggilan dan investigasi lapangan yang dilakukan secara langsung.
PB  - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
TI  - THE PERFORMANCE OF THE OMBUDSMAN'S REPRESENTATIVES IN LAMPUNG PROVINCE OF INDONESIA COMPLETED A REPORT ON COMPLAINTS AND ITS EFFECTS ON PUBLIC SERVICES.

KINERJA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG DALAM MENYELESAIKAN LAPORAN PENGADUAN DAN PENGARUHNYATERHADAP
PELAYANAN PUBLIK
AV  - restricted
ER  -