TY  - GEN
CY  - Universitas Lampung
ID  - eprints3730
UR  - http://digilib.unila.ac.id/3730/
A1  - Arie Verdiansyah Putra, 0642011077
Y1  - 2014/08/22/
N2  - Setiap koruptor yang mencuri kekayaan negara tanpa pandang bulu harus diproses
ke pangadilan, dibuktikan bersalah, divonis kurungan badan dan disita asetnya
seperti Persoalam Korupsi seperti yang terjadi di UPK Pagelaran Pringsewu yang
sudah mendapatkan putusan pengadilan No.06/Pid/Tpk/2013/Pt.Tk. Permasalahan
dalam penelitian ini yaitu.a) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap
pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama pada Unit
Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Pagelaran,b) Apakah yang menjadi dasar
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku Tindak
Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama pada Unit Pengelola Kegiatan
(UPK) PNPM Pagelaran.
Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan pendekatan
yuridis empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer, dan data
sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari penelitian di lapangan
dengan cara melakukan wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder
adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat disimpulkan:a)
Pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara
bersama pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Pagelaran, oleh Hakim
terhadap terdakwa Misno dan Ponimin sudah sesuai dan tepat dengan
terpenuhinya unsur sifat melawan hukum oleh terdakwa sesuai dengan Undang
Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.b)
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku
Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama pada Unit Pengelola
Kegiatan (UPK) PNPM Pagelaran. Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang
ditemukan dari keterangan saksi baik saksi ahli dan alat bukti berupa dokumen
serta kuitansi, unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut
Umum, apakah unsur-unsur tersebut terpenuhi atau tidak, dan selanjutnya
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan
terdakwa.
Saran dalam penelitian ini yang dapat disampaikan yaitu: a) Pertanggungjawaban
pidana tindak pidana Korupsi di Bandar Lampung apabila ditinjau dari segi
pertanggungjawaban putusan oleh hakim telah sesuai tetapi diharapkan mengingat
hukuman pidana dan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat ringan dan
belum mencerminkan rasa keadilan, b) Hakim hendaknya agar selalu cermat
dalam melihat suatu kasus yang terjadi baik dalam segi putusan maupun kebijakan
yang diambil dan bertolak ukur dengan dasar pertimbangan yang ada karena
mengingat perbuatan terdakwa merupakan kategori tindak pidana korupsi yang
memang menjadi musuh utama Negara Republik Indonesia.
Kata Kunci: Analisis,Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi
PB  - Fakultas Hukum
TI  - ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS KORUPSI
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA PADA UNIT
PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PAGELARAN
AV  - restricted
ER  -