@misc{eprints3902,
           month = {Agustus},
           title = {PENGAWASAN OLEH BPPLH KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM PROGRAM PENILAIAN
PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PROPER)},
          author = {1012011096 Adi Pangestu},
         address = {Universitas Lampung},
       publisher = {Fakultas Hukum},
            year = {2014},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/3902/},
        abstract = {Lingkungan hidup dapat terjaga apabila implementasi peraturan tentang
lingkungan hidup tepat guna, namun apabila terjadi disobediensi maka akan
mengalami kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan secara
terus menerus sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung
Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas, Tata Fungsi dan Tata Kerja Badan
Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan
Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi
Lampung Nomor:30/Skep/DK/II.04/2014 tentang Pembentukan Tim Pelaksana
Proper Provinsi Lampung Tahun 2014.
Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan
oleh Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota
Bandar Lampung terhadap perusahaan yang terdaftar dalam Proper dan Apa
faktor penghambatnya?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis empiris dengan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan 1)bahwa pengawasan terhadap perusahaan yang
terdaftar dalam Proper dilakukan oleh tim teknis dan dilakukan secara langsung
dan berkala kepada perusahaan yang masuk dalam daftar pengawasan di Kota
Bandar lampung 2)Penghambat pada pengawasan terhadap perusahaan yang
terdaftar dalam Proper yaitu: keterbatasan sumber daya manusia yang kompatibel
untuk pengawasan di lapangan, keterbatasan anggaran, serta kurangnya sarana dan
prasarana dalam melakukan uji limbah seperti laboratorium dan peralatan
pengawas di lapangan.
Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung
diharapkan menindak tegas perusahaan yang tidak bersedia memberikan laporan
UKL/UPL, perizinan, pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)
serta kurangnya sosialisasi kepada perusahaan mengenai peraturan tentang
lingkungan hidup.
Kata kunci: Lingkungan, Pengawasan, Perusahaan, Proper}
}