title: PENERAPAN HUKUM PROGRESIF DALAM PENYELESAIAN  PERKARA PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN  (STUDI KASUS PADA POLRESTA BANDAR LAMPUNG)
creator: Y. AGUSTIANDARU, SH., SIK, 1222011041
subject:  
description: Tugas Polri dalam penegakan hukum selama ini selalu mengedepankan asas legalitas formal dalam suatu penyidikan. Penyidik menghadapi suatu pilihan dilematis untuk memajukan atau menghentikan perkara ketika sudah ada perdamaian antara korban dan tersangka. Apabila penyidik selalu mengejar kepastian hukum, maka seluruh perkara akan dimajukan ke proses peradilan. Kondisi seperti ini dapat menambah beban sistem peradilan pidana yang ditandai dengan over kapasitas lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini membahas tentang penerapan hukum progresif terkait dengan bentuk, batasan, alasan, dan hambatan yang ditemukan Penyidik Polresta Bandar Lampung.  Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi dokumentasi. Setelah melalui proses pengumpulan dan pengolahan data dilakukan analisis secara kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik di Polresta Bandar Lampung menerapkan hukum progresif dalam bentuk: mediasi penal, menerapkan diskresi, dan dengan memberdayakan Polmas. Selanjutnya ada batasan perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan hukum progresif. Sub sistem dalam sistem peradilan pidana berpendapat bahwa penyidik Polri perlu menerapkan hukum progresif. Hambatan yang ditemukan adalah tidak adanya aturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan mediasi penal, kemungkinan terjadinya penyimpangan kewenangan diskresi yang dimiliki penyidik, serta pemahaman aparat penegak hukum yang selalu berpegang pada azas legalistik formal.  Akhirnya disarankan kepada penyidik Polri agar mengedepankan hukum progresif pada tahap penyidikan. Penyidik juga harus mempunyai persamaan persepsi tentang batasan penerapan hukum progresif. Selain itu perlu adanya sinergitas dalam sub sistem peradilan pidana mengenai penerapan hukum progresif. Saran yang direkomendasikan bahwa perlu adanya aturan tertulis tentang mediasi penal dalam hukum pidana di Indonesia. Untuk menghindari penyimpangan, atasan penyidik perlu melakukan pengawasan terhadap langkah yang diambil penyidik melalui gelar perkara.  Kata Kunci : Penerapan Hukum Progresif, Penyidikan, Perkara Pidana
date: 2014-05-26
type: Tesis
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/4123/1/ABSTRACT.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/4123/2/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/4123/3/COVER%20DALAM.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/4123/4/LEMBAR%20PERSETUJUAN.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/4123/5/LEMBAR%20PENGESAHAN.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/4123/6/LEMBAR%20PERNYATAAN.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/4123/7/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/4123/8/MOTO.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/4123/9/PERSEMBAHAN.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/4123/10/DAFTAR%20ISI.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/4123/11/BAB%20I%20.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/4123/12/BAB%20II.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/4123/13/BAB%20III%20.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/4123/14/BAB%20IV.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/4123/15/BAB%20V.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/4123/16/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
identifier:   Y. AGUSTIANDARU, SH., SIK, 1222011041  (2014) PENERAPAN HUKUM PROGRESIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI KASUS PADA POLRESTA BANDAR LAMPUNG).  Masters thesis, Universitas Lampung.   
relation: http://digilib.unila.ac.id/4123/